London, 
PEMERINTAH Inggris mengatakan orang-orang yang ambil bagian dalam kerusuhan dan penjarahan pekan lalu akan dipaksa membersihkan lokasi kerusuhan.
Wakil Perdana Menteri Inggris Nick Clegg mengatakan orang-orang yang dinyatakan bersalah tetapi tidak dipenjara harus menjalani hukuman kerja sosial.
Dalam menjalankan hukuman wajib kerja sosial, mereka juga diharuskan mengenakan seragam berwarna mencolok untuk menunjukkan keterlibatan mereka.
Dikatakan pelaku yang dinyatakan bersalah juga harus menemui orang-orang yang rumah atau tokonya rusak atau dijarah.
“Oleh karena itu orang-orang yang melakukan perbuatan tercela pekan lalu harus bertatapan dengan para korban mereka,” kata Clegg.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan di Whitehall, London, Selasa (16/8), Nick Clegg mengatakan pelaku “diharuskan mengubah cara-cara mereka”.
“Mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri dampak dari tindakan mereka dan mereka harus membersihkan lokasi yang mereka rusak dan hancurkan sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya,” tambahnya.
Menampung suara
Clegg menyerukan kepada siapa saja yang mempunyai gagasan tentang jenis pekerjaan apa yang harus diberikan kepada pelaku agar menghubungi badan yang mengurus kerja sosial terdekat.
Pada bagian pidato lainnya, wakil perdana menteri Inggris ini menyatakan rencana pembentukan panel korban dan masyarakat independen tentang kerusuhan yang bermula di Tottenham, London utara, Sabtu (6/9) dan kemudian menjalar ke kota-kota lain.
Namun panel ini bukan penyelidikan publik penuh tetapi sebagai ruang untuk menampung suara para korban dan masyarakat dan hasilnya akan dilaporkan ke tiga pemimpin partai utama.
Pemimpin oposisi dari Partai Buruh Ed Miliband menyambut kenyataan bahwa pemerintah akhirnya menanggapi seruan pembentukan komisi kerusuhan.
“Hanya dengan mendengarkan suara masyarakat yang terkena dampak kerusuhan kita bisa menghasilkan solusi yang diperlukan untuk memastikan kejadian ini akan terulang,” kata Miliband.
Tetapi, kata Miliband, “pelajaran nyata” dari kerusuhan itu adalah bahwa “rakyat menghendaki kehadiran aparat kepolisian dan yang bekerja efektif”, sehingga publik akan memahami mengapa pemerintah tetap mempertahankan rencana pemotongan anggaran kepolisian yang berdampak pada pemotongan jumlah personelnya.
Related Posts
