PDIP Kritisi Anies: Progres Penanganan Belum Nampak, Tiba-tiba Ngerem

 PDI Perjuangan (PDIP) mengkritisi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menarik rem darurat untuk kembali menerapkan PSBB. Sekjen PDIP, Hasto Kristyanto awalnya menyinggung koordinasi Anies dengan pemerintah pusat dalam menangani pandemi corona.

“Ini adalah pandemi, makanya namanya pandemi Covid-19 global cakupannya sehingga diperlukan suatu koordinasi, suatu komunikasi kalau kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat itu artinya bobot legitimasi kepemimpinan oleh rakyat,” kata Hasto dalam acara sekolah partai PDIP Tahap III secara virtual, Minggu (13/9).

Sehingga, kata Hasto, karena kepada daerah dipilih rakyat bukan dan bukan dipilih sendiri, maka tidak tepat bila tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sebab, kata dia, banyak kepala daerah yang berhasil dalam penanganan Covid ini.

“Jadi ini persoalan disiplin total, jadi penanganan pandemi di wilayahnya juga tolak ukur bagaimana kepala daerah tersebut menjalankan tugas-tugasnya di dalam menjalankan Covid itu ini harus dilakukan,” kata dia.

Dia menegaskan, yang disorot PDIP tentang Jakarta adalah persoalan koordinasi, persoalan komunikasi, persoalan tanggung jawab dan persoalan kebijakan yang sudah dijalankan. Serta akar dari semuanya adalah persoalan penegakan disiplin.

“Apakah disiplin sudah dilakukan dengan sebaik baiknya, pencegahan sudah dilakukan dengan sebaik baiknya, bukan tiba-tiba rem mendadak, Apalagi ini rem dan aspek darurat, langsung yang lain,” ujar dia.

Menurutnya, proses komunikasi bagi seorang pemimpin sangat mutlak. Hasto pun membantah bila partai banteng lebih mementingkan sektor ekonomi dibanding kesehatan.

“Apakah kepentingan ekonomi harus didahulukan? bukan, kepentingan rakyat yang harus didahulukan, tetapi tugas pemimpin itu bagaimana dengan penuh tanggung jawab tadi,” ujarnya.

“Buktinya ada daerah lain yang berhasil, jadi jangan progresnya belum begitu nampak, tiba-tiba ngerem, ini yang dikritik oleh PDI Perjuangan,” katanya.( Mdk / IM )