Negeri Sejuta Markus

Jakarta -  Negeri sejuta markus. Terasa satir serta sinis memang kalimat ini. Tetapi inilah gambaran nyata hukum dan keadilan di negeri ini begitu murah diperjualbelikan aparat negara melalui perpanjangan tangan mereka para

Logo Direktorat Jenderal Pajak

makelar kasus dan mafia hukum. Markus jadi bagian dari mafia peradilan yang menggerogoti rasa keadilan dan menghancurkan sistem peradilan.

Terbongkarnya kasus mafia pajak yang menyeret sejumlah jenderal, para jaksa, serta pengacara mengindikasikan markus berasal dari kalangan penegak hukum itu sendiri. Markus-markus berdasi yang kini tengah dipergunjingkan rakyat sangat melukai rasa keadilan publik. Betapa tidak, di tengah kesulitan ekonomi, para pejabat serta aparat hukum justru berpesta pora duit pajak.

“Memang dari dulu sampai sekarang banyak penanganan perkara kita tidak bersih. Dimana hukum bisa diperjualbelikan, keadilan bisa dibayar dengan uang,” kata mantan Pjs Ketua KPK Tumpak Hatorangan Pangabean dalam program Barometer di Jakarta, Rabu (7/4) malam. Tumpak menambahkan, semua praktisi hukum sebenarnya tahu bahwa ada mafia hukum dalam penanganan perkara.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane mengatakan, markussudah menjadi kebutuhan. “Orang Indonesia mulai dari lahir sampai mati selalu berurusan dengan markus,” katanya. Banyak penyebab menjamurnya markus antara lain gaji aparat kecil, kontrol dari atasan tidak ada, atasan selalu minta dilayani, serta oknum polisi gampang diperalat oleh orang yang berduit.

Sementara itu pengamat kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar menilai markus pajak yang ramai dibicarakan saat ini termasuk kejahatan sempurna. Sulit untuk dibongkar sebab melibatkan aparat yang tahu hukum dan cela-celanya. “Rekayasa proses hukum yang dilakukan aparatur hukum oleh perorangan atau kelompok merupakan kejahatan yang sempurna,” kata Bambang.

Barometer Markus

Pengawasan pun dinilai kurang kuat untuk memberantas makelar kasus yang sudah menggurita ini. “Yang diangkat menjadi pengawas adalah bawahan yang mengangkat sehingga tak akan bisa objektif,” kata pengacara OC Kaligis. Dia menambahkan, untuk menghadapi para mafia kasus atau markus maka diperlukan orang yang ahli di bidangnya. Sebab akan banyak pasal yang akan dihadapinya.

Untuk memberantas mafia khusus ini, Tumpak punya cara yakni dengan menerapkan aturan secara tegas serta kode etik. Misalnya kalau ditemukan pejabat tersandung masalah suap atau korupsi jangan hanya ditegur atau

Kantor Pajak

turun pangkat. “Ajukan ke pengadilan,” kata Tumpak. Dia menambahkan aturan tegas tersebut salah satunya dijalankan sampai sekarang di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Yang menjadi prioritas utama dalam pembenahan itu adalah bagaimana mewujudkan lembaga kontrol yang kuat, baik internal maupun eksternal. Lembaga penegak hukum juga perlu dipimpin oleh orang yang mempunyai integritas, berkomitmen tinggi, dan bermoral. Tanpa itu jangan harap markus bisa musnah..(JUM/liputan6SCTV)