Pembangunan mal di kawasan Taman Ria Senayan harus berhenti. Pemerintah melarang pembangunan mal itu jika tak mempunyai analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin mendirikan bangunan (IMB).
“Jadi, kami tidak membiarkan berlanjut kalau belum ada IMB dan belum ada amdal,” ujar Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengunjung PT Sanyo Jaya Components Indonesia, Rabu (21/7/2010).
Sudi mengakui, pembangunan mal itu memang tercantum dalam perjanjian antara pengelola kawasan Taman Ria Senayan dan pihak swasta yang sudah berlangsung selama 25 tahun. “Tapi karena amdal dan IMB juga belum ada, ya kami stop,” katanya.
Sekadar informasi, pada rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Senin (19/7/2010), Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Ibnu Purna, menjelaskan bahwa pembangunan mal itu ada di dalam perjanjian antara Pengelola Gelora Bung Karno dan pihak swasta pengelola Taman Ria Senayan.
Ibnu menjelaskan, pemerintah memberikan hak pakai bagi pihak swasta mendirikan bangunan komersial dalam perjanjian sewa-menyewa aset negara. Namun, pihak swasta harus membagi keuntungan kepada negara.
Rencananya, pemegang konsesi lahan kawasan Taman Ria, PT Ariobimo Laguna Perkasa (ALP), akan membangun mal seluas 50.000 meter persegi di atas lahan seluas 11 hektar itu. Pembangunan diperkirakan rampung pada akhir tahun 2010 dan pengelolaannya diserahkan kepada grup Lippo.
Sudi berjanji mengkaji ulang perjanjian antara Pengelola Bung Karno dan pihak swasta pengelola Taman Ria Senayan. Dia berjanji, selama syarat-syaratnya tidak terpenuhi, pembangunan mal tidak bisa dilanjutkan. “Kalau jadi paru-paru kota, lebih bagus,” katanya
Related Posts
