Sentul,
KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai Indonesia saat ini dalam kondisi kacau- balau. Mega mengaku prihatin dengan kondisi yang menyusahkan wong cilik itu.
Putri Proklamator RI ini kemudian menunjuk kasus tabung gas bocor dan meledak yang tak kunjung tertangani oleh pemerintah. Padahal, pemerintahlah yang memaksa agar rakyat kecil menggunakan gas.
“Persoalan gas terus memakan korban tanpa kejelasan otoritas, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab. Betapa prihatin saya mengenai kasus tabung gas. Rakyat kecil yang selalu jadi korban,” ujar Megawati pada pidato politik dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tiga Pilar Partai, di Sentul International Conventional Center (SICC), Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (4/8).
“Ngurusi gas saja susah, yah…” katanya lagi.
Megawati menuturkan, dia pernah meminta kepada pemerintah untuk memberlakukan masa transisi selama dua tahun untuk program konversi minyak tanah ke gas. Hal ini juga sering dia sampaikan dalam pidatonya pada kampanye pemilihan presiden lalu.
Masa transisi itu diperlukan untuk sosialisasi agar masyarakat lebih mengerti penggunaan kompor gas, dan pemerintah –terutama instansi yang bertanggung jawab dalam program tersebut–bisa lebih siap
“Saya enggak pernah menyatakan menolak. Tapi minta waktu transisi 2 tahun. Ini perubahan budaya yang butuh waktu, pemerintah juga bisa lebih tegas soal siapa yang bertanggung jawab,” katanya.
“Hampir setiap hari ada (gas) yang mbeledos. Ada yang bilang tabung gasnya enggak bener, selangnya lah, yah benerin dong. Saya minta diurusi, disosialisasiin dulu,” kata mega lagi, disambut dengan riuh tepuk tangan peserta rakornas.
Selain menyoroti soal konversi, Megawati pun mengeluhkan tingginya harga bahan kebutuhan pokok. Dicontohkannya, dia mendapatkan keluhan dari masyarakat pedalamaan soal harga cabai yang terus naik. Ini terjadi karena biaya transportasi naik.
“Siapa yang bertanggung jawab? Semuanya meningkat, biaya transportasi, biaya produksi. Kenapa tidak diomongkan kepada rakyat? Kenapa tidak diberitahukan? Bahwa permasalahannya pupuknya, itu (harus dicari tahu) apakah macet pabriknya, apakah macet distribusinya, apakah harganya mahal sehingga tidak terjangkau oleh para petaninya?” kata Mega
Di tengah lontaran kritik pedasnya terhadap pemerintah, dia meminta kepada semua kader PDIP untuk kembali kepada hakikat gotong royong, dengan prinsip satu untuk semua, semua untuk semua. “Kalau semua provinsi menerapkan keberhasilan seperti yang terjadi di Kota Solo, negeri ini tidak akan kacau-balau,” ujarnya.
Mega pun mengajak pejabat pemerintah untuk turun bersama-sama menyaksikan penderitaan rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menurut dia, pemerintah jangan justru merasa dizalimi dengan banyaknya kritik. “Ini kenyataan yang ada di masyarakat. Ayo kita bersama-sama turun ke bawah, mari kita lihat bersama-sama bagaimana penderitaan rakyat. Kritik harus diterima. Diiniin, di-ituin, yang terima saja” ujarnya.
Menurut ketua pantia pelaksananya, Puan Maharani, rakornas ini dihadiri oleh 4.300 peserta yang datang dari 33 provinsi.
Related Posts
