lasan Realisasi Rumah DP 0 Rupiah Kembali Tertunda

Keinginan warga DKI Jakarta untuk mendapatkan rumah murah yang ditawarkan dalam program Rumah DP 0 Rupiah kembali tertunda.

Penyebabnya pembentukan badan penyelenggara program Rumah DP 0 Rupiah yang sebelumnya ditargetkan rampung pada awal April 2018 itu tidak kunjung terlaksana.

Kenyataan pahit itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Agustino Darmawan, lantaran pihaknya belum dapat menentukan jenis badan penyelenggara yang cocok dalam program Rumah DP 0 Rupiah, baik berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sehingga seluruh pelaksanaan program Rumah DP 0 Rupiah tidak dapat dilakukan, termasuk pendaftaran maupun verifikasi pemohon.

Walau meleset dari pernyataannya sebelumnya, dirinya mengaku enggan membeberkan alasan maupun dasar pertimbangan. Dirinya pun berkilah jika janji belum dilalaikannya. “Belum, masih dikaji (penetapan badan penyelenggara), memang April (janji sebelumnya) akan diumumkan, sekarang masih April jadi sesuai target,” ungkapnya dihubungi pada Minggu (8/4/2018).

Hal serupa juga disampaikannya soal skema pembiayaan Rumah DP 0 Rupiah yang mengacu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), khususnya regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, seperti pembayasa kuota penyaluran Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) Bank DKI yang hanya sebanyak 447 unit pada tahun 2018.

“Itu belum bisa, nanti saja,” tutupnya singkat.

Dihubungi terpisah, alasan lambatnya penetapan badan penyelenggara program Rumah DP 0 Rupiah diungkapkan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Jakarta, Dhany Sukma karena belum terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Sehingga belum dapat dipastikan skema pembiayaan yang menjadi dasar penetapan jenis badan penyelenggara.

“Skema pembiayaan ini berpengaruh besar pada bentuk organisasi penyalurnya. Jadi ada perbedaan antara BLUD dan UPT sendiri, seperti pengelolaan keuangannya. Kalau BLUD lebih fleksibel karena bisa mengelola pemasukan dan pengeluarannya sendiri. Sementara UPT harus menyetorkan keuntungannya terlebih dulu ke keuangan daerah,” ungkapnya.

“Kalau skema pembiayaannya belum bisa jawab karena belum terima pedoman teknis dari Dinas Perumahan dan Pergub-nya belum rampung,” jelasnya menambahkan.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno berharap pelaksanaan program Rumah DP 0 Rupiah dapat segera terealisasi paling lambat pada pertengahan bulan April 2018. Sehingga percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warga berpenghasilan rendah dapat segera dilakukan.

“Kita tidak ingin terburu-buru, karena persiapan harus dilakukan sesuai perencanaan. Tapi diharapkan pertengahan April ini terbentuk dan kita bisa menerima pendaftaran masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan DP Nol rupiah,” ungkap Sandiaga saat mendampingi Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaikhu ketika menyapa warga Kalimulya, di Jalan Taman Makam Pahlawan III, Kalimulya, Depok, Jawa Barat pada Minggu (8/4/2018).( WK / IM )