Semua pihak diminta terus mengawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus yang melibatkan tersangka Muhammad Nazaruddin terkait perkara suap wisma atlet Sea Games di Palembang.
“KPK harus dikawal untuk memastikan KPK tidak bernegosiasi dengan penguasa untuk menyelamatkan citra Partai Demokrat,” kata Hendardi, Ketua Setara Institute, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (9/8/2011)..
Hendardi menilai Partai Demokrat akan mengalami dinamika serius terkait penangkapan Nazaruddin di Cartagena, Kolombia. Pasalnya, kata dia, serangan Nazaruddin selama ini dari tempat persembunyiannya menyentuh seluruh elemen inti Partai Demokrat.
“Ini hal baik untuk membuat partai politik jera melakukan korupsi untuk biaya politik. Agar tidak merugikan publik, para petinggi Partai Demokrat dihimbau tidak membuat gaduh dengan berbagai penyangkalan yang tidak bermutu,” kata dia.
“Semua tudingan Nazaruddin harus diarahkan dibuka di pengadilan (tindak pidana korupsi) sehingga kecil kemungkinan negosiasi,” tambah Hendardi.
Komite etik KPK, lanjut dia, harus mempercepat pemeriksaan para pimpinan yang terlilit kasus Nazaruddin. “Sehingga penangkapan Nazaruddin tidak sia-sia bagi penegakan hukum karena diperiksa oleh pimpinan KPK yang juga bermasalah,” pungkas dia.
Sejumlah petinggi Partai Demokrat disebut Nazaruddin terlibat kasus wisma atlet seperti Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Wakil Sekretaris Jenderal Angelina Sondakh. Nazaruddin mengklaim memiliki bukti-bukti keterlibatan mereka
Related Posts
