Rapat konsultasi tentang Badan Anggaran (Banggar) DPR yang dihadiri pimpinan DPR, Komisi III, Fraksi, Jaksa Agung Basrif Arief, Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan pimpinan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/10), tidak diakhiri kesimpulan. Tetapi selama rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menilai KPK sebagai teroris baru, karena membuat ketakukan publik.

“Apa yang dilakukan KPK adalah menciptakan ketakutan publik. Ini terorisme baru. Dewan merasa ketakutan yang sangat mendalam, meskipun itu tidak rasional karena kalau tidak salah kenapa takut,” kata Benny yang diberi kesempatan untuk berbicara dalam rapat itu.

Benny mengaku, komisi yang dipimpinnya apabila urusannya pribadi karena tidak ada yang kebal hukum dan semua wajib mengikuti proses hukum. “Pimpinan Komisi III meminta kalau bisa proses hukum di KPK dilaksanakan tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak penting. Kegaduhan itu bisa dicegah dengan sungguh-sungguh mengikuti ketentuan yang dengan tegas sudah ditentukan dalam UU KPK dan SOP yang juga telah menjadi rujukan KPK,” ujarnya

KPK Disatroni Cewek-cewek Seksi

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disambangi belasan perempuan cantik sebagai wujud penolakan terhadap dugaan korupsi di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (3/10) siang WIB.

Para perempuan yang menamakan diri sebagai Aliansi Srikandi Pemberantasan Korupsi itu, berpenampilan seksi dengan t-shirt ketat berwarna putih dan celana pendek model jeans yang memperlihatkan kulit mulus bagian paha mereka.

Perempuan-perempuan cantik itu membawa dan membagi-bagikan bunga kepada petugas kepolisian yang menjaga Gedung KPK dan kepada para peliput yang berasal dari berbagai media.

Menurut mereka, Banggar telah difitnah hingga pimpinannya dipanggil sebagai saksi dalam kasus suap Kemnakertrans dan wisma atlet. Akan tetapi, ketika ditanyai mengenai alasan Banggar difitnah seorang dari mereka menolak untuk memberi penjelasan. “Jangan tanyai saya sekarang,” katanya

Fahri Hamzah: Saya Belum Ditegur Partai

“Pimpinan KPK di depan senyum-senyum, tapi dibelakangnya kayak anak kecil,” katanya.

Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR Fahri Hamzah berkali-kali melontarkan pernyataan mencengangkan. Di tengah maraknya tindak pidana korupsi di tanah air, Fahri justru mewacanakan pembubaran terhadap lembaga anti korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam rapat konsultasi Pimpinan KPK dengan Pimpinan DPR yang juga dihadiri pimpinan Komisi III, soal pembubaran KPK ini disinggung lagi oleh Fahri Hamzah.

Disela pertemuan itu, Busyro menegaskan, “Bila Pak Fahri mempunyai agenda pembubaran KPK, kami tunggu saja lewat Fraksi PKS dan sebagainya. Lewat jalur hukum. Kami hanya melaksanakan amanat saja,” kata Busyro Muqoddas di sela rapat bersama pimpinan DPR, Jakarta, Senin 3 Oktober 2011.

Apakah Fahri sudah mendapat teguran dari fraksinya atau pun dari Dewan Syahriah atas statement yang kontroversial itu? “Enggak. Belum ada teguran,” kata Fahri di DPR, Senin 3 Oktober 2011.  Fahri menyebutkan bahwa statement selama ini KPK juga keras. “Pimpinan KPK itu pernyataannya keras. Di depan senyum-senyum, tapi dibelakangnya kayak anak kecil,” tambahnya.

Dalam rapat itu Fahri mengusulkan pembubaran KPK itu. Dia menganggap, KPK sebagai lembaga superbody. “Lebih baik KPK dibubarkan. Karena saya tidak percaya institusisuperbody dalam demokrasi,” ujar Fahri.

Fahri menilai, tidak boleh ada institusi superbody dalam demokrasi. “Prinsipnya open sistem. Biasanya, superbody tidak mau diawasi. Ini yang terjadi di KPK, karena sistemnya tertutup, jadi begini,” tuturnya.

KPK Dinilai Membedakan Kasus

KPK dinilai membeda-bedakan kasus yang ditangani. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi III, Azis Syamsuddin pada Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi III, KPK, Polri dan Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin.

Dalam kasus wisma atlet menurut Azis, KPK tidak begitu reaktif memanggil orang-orang yang dituding melakukan tindak pidana korupsi, sementara untuk kasus di kementrian tenaga kerja dan transmigrasi, KPK cepat sekali melakukan pemanggilan-pemanggilan bahkan sampai 4 orang sekaligus.

“Saya khawatir bahwa semua ini dilakukan untuk pengalihan isu saja. Kalau proses penegakan hukum dijalankan hanya untuk pengalihan isu, maka hal itu tentunya kami sangat sayangkan. KPK juga seharusnya menjelaskan bahwa pemanggilan pimpinan banggar itu dalam kapasitas pribadi Kalau disampaikan secara gamblang, bahwa pemanggilan ini pribadi silahkan diproses, tinggal pimpinan fraksi mengganti anggota badan anggaran,” ujar Anggota FPG ini lagi.

Sementara Wakil Ketua Komisi III Fahri Hamzah mengatakan jika DPR gagal menyelesaikan pembahasan anggaran karena para pimpinan banggar diperiksa tanpa mempedulikan kewajiban DPR menyelesaikan RAPBN itu, maka pembangunan pun akan gagal setahun kedepan. KPK menurutnya selalu mengatasnamakan haknya untuk memeriksa tanpa mempedulikan kewajiban lembaga lainnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesua UU.

“Saya mendengar dari teman-teman banggar yang mengatakan bahwa keterlambatan rapat-rapat banggar disebakan karena pemanggilan-pemanggilan terhadap pimpinan banggar. Banggar pun memiliki kekhawatiran dalam bertindak.Bukan kita mau masuk ke substansi persoalan, namun yang kita kejar adalah bagaimana mekanisme KPK dalam melakukan pemanggilan-pemanggilan itu,” tegasnya