Kesinambungan Produksi Ikan Pantura dengan Penanganan Terintegrasi hulu – hilir


Kesinambungan Produksi Ikan Pantura dengan Penanganan Terintegrasi hulu – hilir

dilaporkan: Setiawan Liu

Indramayu, 15 Maret 2021/Indonesia Media – Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Dave Laksono menilai sarana dan prasarana perikanan tangkap, khususnya di Pantura (pantai utara Jawa) yakni Indramayu, Cirebon harus terintegrasi hulu – hilir, management dalam berbagai perspektif. Misalkan sarana cold storage atau gudang pendingin ikan yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus dibarengi dengan pasokan listrik yang cukup. “Cold storage tidak bisa (dibangun) hanya dari hasil operasi (penangkapan ikan) nelayan, tapi harus dari pemerintah. Ikan frozen (beku) bisa bertahan satu tahun. Sehingga cold storage tidak bisa dalam kondisi minus (pasokan) listrik. Produksi ikan harus berkesinambungan, sehingga penanganan harus hulu – hilir,” kata Anggota DPR RI Komisi I Dapil Jawa Barat 8 (Kab Indramayu, kabupaten dan Kota Cirebon). Nelayan tangkap di Pantura sangat membutuhkan cold storage, dan hal yang urgent adalah peran pemerintah serta investasi. Hasil tangkapan ikan nelayan, ketika melimpah bisa disimpan dalam cold storage. Kebalikannya, ketika paceklik ikan, nelayan bisa menjual ikan frozen yang tersimpan di cold storage. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus menyiapkan dana untuk pembangunan cold storage dan jaminan ketersediaan listrik. “Sumber perputaran ekonomi terbesar di Pantura, terutama Cirebon, Indramayu (yakni) sektor perikanan tangkap. Tapi kemampuan nelayan terutama permodalan, teknik penangkapan ikan masih minim. Sebagian (nelayan) setengah tradisional. Untuk meningkatkan daya tangkap, industri pengolahan hasil perikanan butuh investasi, permodalan, (untuk) operasional, nelayan perlu solar, dan lain sebagainya,” kata Dave Laksono melalui sambungan telpon.

Sebagaimana, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan program terobosan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub sektor perikanan tangkap sampai Rp 12 triliun. Program terobosan tersebut diyakini berhasil kalau kualitas infrastruktur pelabuhan perikanan memenuhi standar. MKP Trenggono sempat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Karangsong, Indramayu dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Cirebon. MKP Trenggono menemui nelayan pantura di PPN Kejawanan (14/3). Berbagai persoalan nelayan dikemukakan, termasuk alat tangkap serta perbaikan infrastruktur pelabuhan. PPN Kejawanan merupakan nadi perikanan tangkap di Cirebon. Dalam setahun, nilai produksi mencapai Rp 267 miliar. Namun saat ini perlu adanya perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas yang sudah berjalan.  Merespons hal tersebut, Dave Laksono juga meyakini bahwa ukuran kapal nelayan pantura tidak sebesar kapal nelayan Tiongkok, Vietnam. Sehingga operasional penangkapan ikan belum secara massive. Ikan-ikan tidak bertahan lama setelah ditangkap. Penjualan ikan masih setengah dibayangi praktik perdagangan tengkulak. Ikan hasil tangkapan nelayan juga tidak terdistribusi langsung kepada end-users atau pembeli langsung. “Kalau kesejahteraan nelayan mau ditingkatkan, semua kendala tersebut harus diberesi. Contohnya, permodalan, bunga kredit perbankan di Indonesia Masih terbilang tinggi. Sehingga profit untuk nelayan tergerus,” kata alumni Political Science, California State Univ. (sl/IM)

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *