Erick Thohir Rombak 90 Persen Direksi BUMN, Puluhan Relawan Jokowi Tersingkir

Beberapa waktu lalu muncul polemik soal direksi BUMN setelah Adian Napitupulu membongkar soal besaran utang perusahaan plat merah itu.

Di sisi lain, Adian dituding punya kepentingan lantaran ia mengungkapkan itu di tengah kekecewaan Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir tak mengakomodir rekan-rekannya duduk di jajaran direksi BUMN.

Isu tersebut sempat menjadi bola liar dan ramai diperbincangkan publik karena terbukanya informasi soal ‘Sebagian besar direksi BUMN adalah titipan’.

Saat ini, Erick mengaku telah merombak hampir semua jajaran direksi di BUMN.

Hal tersebut dia ungkapkan ketika menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Rabu (26/8/2020).

“Insya Allah saya yakini semua direksi BUMN, apalagi sekarang sudah hampir 90 persen lebih ada perubahan,” ujar Erick.

Kendati begitu, Erick memastikan masih ada beberapa jajaran bos-bos BUMN yang masih menjabat sejak era menteri BUMN sebelum dirinya, Rini Soemarno.

“Dalam arti perubahan bukan berarti semua diganti, masih banyak direksi lama yang sebelumnya seperti di BRI masih dirut lama, lalu di Telkom masih direksi lama dirut-dirutnya,” kata mantan bos Inter Milan itu.

Erick menegaskan, dalam pemilihan direksi dan komisaris BUMN bukan berdasarkan like and dislike. Namun, semuanya berdasarkan Key Performance Indicator (KPI).

“Kita beri kesempatan semua selama KPI dan transformasi termasuk GCG menjadi komitmen dari para pimpinan ini,” ucap dia.

Bos Mahaka Group itu dilantik menjadi Menteri BUMN pada 23 Oktober 2019 lalu.

Artinya, saat ini dia baru menjabat sebagai orang nomor satu di Kementerian BUMN selama 10 bulan.

Di kesempatan berbeda, puluhan orang yang mengatasnamakan Relawan Bersatu Jaga Jokowi (RBJJ) merasa terbuang, usai mendukung Joko Widodo kembali menjabat sebagai Presiden.

Koordinator RBJJ Aidil Fitri mengungkapkan, setidaknya ada 42 relawan Jokowi yang tersingkir dari jabatan komisaris di BUMN.

Hal itu membuat relawan merasa terbuang.

“42 relawan dipecat dari posisi komisaris di BUMN, termasuk anak dan cucu BUMN.”

“Saya sendiri enggak respek pada membuang relawan, kan?”

“Nah, bagaimana pun kawan-kawan itu kan berjuang juga gitu lho,” kata Aidil di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2020).

Kendati begitu, Aidil tak merinci nama-nama 42 relawan Jokowi yang disingkirkan dari jabatannya di BUMN.

Ia menilai mereka masih berkompetisi.

“Padahal secara kinerja dan profesionalitas tidak ada persoalan, dan itu bisa dilihat dari evaluasi di masing-masing perusahaan,” ungkapnya.

“Kita seperti kehilangan induk hari ini. Itu yang terjadi hari ini,” sambungnya.

Aidil menuturkan, pihaknya berharap segera ada perubahan.

Menurutnya, relawan berhak berperan di dalam pemerintahan.

“Temen-temen yang berkompeten mampu banyak juga, tinggal diseleksi aja.”

“Seperti kami itu ada ratusan organ relawan gabungan, itu kan banyak orang-orang pinter di sana kan,” tuturnya.

Sebelumnya, Relawan Bersatu Jaga Jokowi (RBJJ) yang terdiri dari 50 organisasi relawan, mendorong perombakan kabinet segera dilakukan.

Kemarahan Presiden Jokowi akibat tidak puas dengan kinerja menterinya dinilai percuma tanpa adanya perubahan komposisi kabinet.

“Pak Jokowi marah sudah empat kali. Marah tak mengubah.”

“Jadi kita minta beliau bersikap tegas aja, kalau mau reshuffle ya reshuffle,” ujar Koordinator RBJJ Aidil Fitri dalam jumpa pers di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2020).

Sebab, kata dia, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

“Ternyata empat kali marah tapi tidak juga ada perubahan, kabinetnya berjalan begitu saja,” katanya.

Dia mengatakan, relawan melihat tidak semua pembantu Presiden, terutama di bidang ekonomi, mampu memberikan yang terbaik dan menunjukkan kinerja yang diharapkan.

Bahkan, lanjut dia, ada yang jelas justru memperburuk situasi.

“Hal ini yang kami lihat terjadi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara.”

“Dengan aset Rp 8.000 triliun seharusnya BUMN menjadi penopang utama dan faktor penting untuk bisa ikut memutar roda perekonomian negara,” tuturnya.

Dia melanjutkan, dari BUMN induk, anak, dan cucu, total 1.200 BUMN dengan tidak kurang 7.200 direksi dan komisaris.

Dia membeberkan ada BUMN pertanian, perkebunan, pangan, gula, persenjataan, transportasi, perbankan, pariwisata, industri, kereta api, produksi garam, hingga kondom.

Dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, lanjutnya, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 5,32, menjadi bukti BUMN tak mampu menjadi benteng ekonomi yang kuat.

“Di sisi lain, kenyataan yang kita dalam dua bulan terakhir ini, BUMN justru menjadi kementerian paling gaduh,” imbuhnya.

Viralnya pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait keengganannya menjadi relawan uji coba vaksin, dinilai hanya satu dari sederet blunder dan gaduh yang terjadi dua bulan terakhir ini.

“Mulai dari pertentangan soal data utang kementerian, penempatan TNI/Polri aktif, rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN, logo baru BUMN di tengah Pandemi.”

“Video deklarasi Capres 2024, kasus Denny Siregar, polemik seputar transparansi rekrutmen 6.000-7.200 orang direksi dan komisaris BUMN.”

“Hingga istilah titipan yang digemborkan Erick Thohir ke media,” paparnya.

Dia mengatakan, semua itu hanya menimbulkan gaduh yang tak perlu terjadi, kalau Erick Thohir mampu mengambil keputusan dan pernyataan yang tidak menyinggung dan melanggar norma hukum serta rasa keadilan publik.

“Pada akhirnya gaduh itu juga tidak mampu memberikan jalan keluar atas PHK massal yang terjadi sejak Februari hingga Juli 2020 di 10 BUMN dan menimpa 3425 karyawan BUMN,” bebernya.

Dia mengatakan, Erick Thohir adalah contoh menteri yang gagal menjalankan amanah, visi dan misi Presiden Jokowi.

Padahal, kata dia, Presiden Jokowi dalam pidato kemarahannya beberapa waktu lalu menekankan sense of crisis dan kecepatan respons dari para menteri dalam menghadapi situasi ini.

Erick Thohir dianggap sebagai menteri gimmick yang selalu heboh dan gaduh di setiap langkahnya.

“Relawan minta Pak Jokowi segera mengganti Erick Thohir dari kursi Menteri BUMN.”

“Kekecewaan relawan sudah terakumulasi, kok bisa ya para pendukung capres lain dengan mudah masuk dengan alasan kompetensi? Sementara relawan Jokowi terbuang,” cetusnya. ( WK / IM )