Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah memangkas 35 perusahaan pelat merah.
Semula, jumlahnya sebanyak 142 perusahaan dan saat ini tinggal tersisa 107 BUMN.
Hal tersebut diungkapkan Erick saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/6/2020).
“Alhamdulillah dari 142 BUMN, sekarang kita kategorikan BUMN jadi 107. Jumlahnya turun signifikan,” ujar mantan bos Inter Milan itu.
Tak cukup sampai di situ, Erick berniat mengurangi lagi perusahaan pelat merah yang ada.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN.
“Ini akan kita turunkan terus kalau bisa sampai ke angka 70 sampi 80 ke depannya. Tahap satu sudah, berikutnya akan coba kita lakukan,” kata Erick.
Tak hanya itu, Erick juga telah memangkas klaster-klaster BUMN yang ada. Tadinya, terdapat 27 kluster dan saat ini dipangkas hanya menjadi 12 klaster BUMN.
Adapun 12 kluster tersebut, yakni klaster energi dan gas, klaster minerba, klaster perkebunan dan kehutanan, klaster pupuk dan pangan, klaster farmasi, klaster industri pertahanan, klaster asuransi, klaster media, klaster infrastruktur, klaster pariwisata, serta klaster sarana dan prasana.
“Klaster ini terbentuk berdasarkan value chain, supply chain atau juga bisa mensinergikan core business yang ada,” ucap dia.
Berkurangnya jumlah BUMN ini tidak lain karena lahirnya konsolidasi BUMN, di antaranya adalah sektor farmasi dan asuransi.
“Khususnya pada situasi pandemi COVID-19 merupakan saat yang tepat melakukan restrukturisasi untuk memperkuat posisi BUMN baik posisi keuangan maupun posisi dalam industri,” kata Erick
Untuk sektor farmasi, Erick berhasil membuat holding BUMN Farmasi, di mana PT Bio Farma (Persero) menjadi induk perusahaan dengan anggota perusahaan yakni PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk.
“Selain untuk efisiensi, holding ini bertujuan memperkuat kamandirian industri dan meningkatkan ketersediaan produk kesehatan,” ujar Erick.
Sementara untuk sektor asuransi, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau (BPUI) didapuk menjadi perusahaan induk dengan anggotanya yaitu PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
Terbentuknya holding asuransi ini dilandasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).
Erick Thohir menggaris bawahi, ke depannya, pihaknya akan terus meningkatkan efisiensi dan restrukturiasi BUMN. Diakuinya, saat ini masih banyak BUMN yang memiliki lini bisnis yang sama dan berpotensi untuk dikonsolidasi.
“Bersama dengan Kementerian Keuangan, kami akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai tata kerja pelaksanaan Tim Restrukturisasi BUMN. Saat ini, SKB sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya kami juga akan berdiskusi dengan kementerian teknis terkait,” kata Erick, dikutip Antara.
Erick menambahkan, efisiensi akan terus dilakukan, setidaknya hingga jumlah perusahaan BUMN mencapai sekitar 80-an.
Menurut Erick, sindiran tersebut diutarakan agar Telkom mau berbenah dan mengubah gaya bisnisnya.
“Kemarin saya bicara bukan diskreditkan Telkom atau BUMN lain, tapi saya memacu untuk inovasi dan kalau bisa pas ada senggolan itu, bisa mempercepat mengubah bisnis dari old ke new,” ujar Erick di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Erick menilai Telkom harus bisa mentransformasikan bisnisnya ke digital.
Hal ini perlu dilakukan agar Telkom tak tergerus zaman.
“Kekuatan Telkom luar biasa, jaringan dan data basenya, sayang sekali data base ini atau jaringan ini diambil asing,” kata Erick.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyindir gaya bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM).
Menurut mantan Presiden Inter Milan ini, laba dari Telkom justru malah lebih banyak disumbang dari anak usahanya, yakni PT Telkomsel.
Telkomsel sendiri menyumbang sekitar 70 persen dari laba Telkom.
Meski kontribusi laba Telkomsel sangat besar, Telkom juga masih harus berbagi keuntungan dengan Singapore Telecom atau Singtel yang juga jadi pemegang saham Telkomsel.
Menurut Erick, meski sebagai BUMN besar dengan sumber daya mumpuni, Telkom dinilainya kurang banyak berinovasi menggenjot pendapatan dari segmen lain, seperti data cloud di dalam negeri yang malah banyak digarap perusahaan asing.
“Enak sih Telkom-Telkomsel dividen revenue digabung hampir 70 persen, mendingan enggak ada Telkom. Langsung aja Telkomsel ke BUMN, dividennya jelas,” ujar Erick di Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Kali ini, Menteri BUMN Erick Thohir buat pengakuan menghebohkan, yakni banyaknya pihak ingin Erick Thohir mundur dari Menteri BUMN.
Tak hanya itu, pengakuan lainnya yakni masa jabatan Erick Thohir cuma setahun dampak dari banyaknya pihak ingin Erick Thohir mundur.
Mengenai banyak yang ingin Menteri BUMN Erick Thohir mundur saat mengumumkan penyelesaian restrukturisasi utang PT Krakatau Steel di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Erick Thohir meminta agar Krakatau Steel menjalankan opersional secara baik.
•
Alasannya, dia tak mau jika suatu saat dia dicopot sebagai Menteri BUMN, justru meninggalkan beban ke penerusnya.
“Sekarang kuncinya operasional, ini yang saya harapkan.”
“Salah satunya yang saya titip juga ke lak Wamen, kalau habis restrukturisasi, operasionalnya mesti benar,” kata Erick Thohir.
“Jangan nanti ada problem di menteri yang akan datang, 5 tahun mendatang, atau satu tahun mendatang.”
“Karena mungkin saja saya cuma setahun, yang mau goyang, suruh mundur banyak kok,” sambungnya.
Erick Thohir meminta agar bisnis semua BUMN dilakukan secara baik dan berkelanjutan.
Untuk itu, dia mengaku tengah fokus membenahi BUMN, salah satunya agar BUMN kembali ke bisnis intinya (core business).
“Apa yang kita lakukan bukan hanya untuk kita.”
“Saya, Pak Budi (Budi Gunadi Sadikin), Pak Tiko (Kartika Wirjoatmodjo) harapkan apa yang dilakukan berkelanjutan, successor. Kita harus lebih sukses, bukan gali lobang,” tuturnya.
Selain itu, Erick Thohir meminta agar para komisaris BUMN benar-benar membantunya dalam mengawasi kinerja perusahaan BUMN.
“Saya tidak mau juga komisaris hanya duduk-duduk dan tidak bantu kementerian untuk mengawasi.”
“Tapi bukan ambil peran direksi, jangan juga, enggak boleh, kan ada tugasnya,” papar Erick Thohir.
Sebelumnya, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono mengunggah sebuah tulisan di laman Facebook-nya terkait kasus Jiwasraya.
Dalam tulisan itu, SBY berpendapat bahwa tujuan pembentukan Pansus Jiwasraya oleh DPR adalah untuk menjatuhkan sejumlah tokoh, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir.
Berikut ini sebagian tulisan SBY dalam laman Facebook pribadinya, dikutip Selasa (28/1/2020):
Ada yang dibidik dan hendak dijatuhkan?
Awal Januari 2020, isu Jiwasraya makin ramai dibicarakan. Ditambah dengan isu Asabri.
Bisik-bisik, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain, konon juga memiliki permasalahan keuangan yang serius.
Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk Pansus.
Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas.
Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk Pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi.
Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih Panja. Bukan Pansus.
Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi.
Alasannya sungguh membuat saya “geleng kepala”. Katanya… untuk menjatuhkan sejumlah tokoh.
Ada yang “dibidik dan harus jatuh” dalam kasus Jiwasraya ini.
Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena.
Menteri yang sekarang Erick Thohir Thohir harus diganti.
Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan.
Mendengar berita seperti ini, meskipun belum tentu benar dan akurat, saya harus punya sikap.
Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum-belum sudah main “target-targetan”.
Kepada para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR RI dengan tegas saya larang untuk ikut-ikutan berpikir yang tidak benar itu.
Punya niat dan motif seperti itu. Itu salah besar.
Nama-nama yang sering disebut di arena publik, dan seolah pasti terlibat dan bersalah, belum tentu bersalah. Termasuk tiga nama tadi.
Secara pribadi saya mengenal Ibu Sri Mulyani, Ibu Rini dan Pak Erick Thohir sebagai sosok yang kompeten dan mau bekerja keras.
Kalau tingkat presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu.
Prinsipnya, jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum memang terbukti bersalah ( WK / IM )
Related Posts
