Lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali diterpa isu tak sedap. Salah satu anggota dewan terhormat bersama pengusaha disebut telah mencatut nama Presiden Joko Widodo Wapres Jusuf Kalla soal perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia.
Melihat ke belakang, bukan kali ini saja DPR diterpa isu miring. Tahun 2012 silam, lembaga terhormat ini juga diterpa masalah yaitu dengan Dahlan Iskan yang kala itu merupakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pada saat itu, Dahlan mendapat laporan dari anak buahnya bahwa mereka telah dipalak oleh DPR. Beberapa anggota DPR diduga meminta jatah kepada BUMN jika ingin diberikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Dahlan kala itu mendapat laporan dari Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines, Rudy Setyopurnomo dan Direktur UTama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Ismed Hasan PUtro.
“Saya sudah tanya, Rudy tetap pada pendiriannya yang mengatakan rapat ada (DPR dan Direksi Merpati) dan bahwa yang hadir tersebut menanyakan tentang komitmen. Nggak ada perubahan. Sebelumnya pak Rudy juga tidak pernah bilang terjadi pemerasan,” ungkap Dahlan ketika ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (30/11).
Menurut Dahlan, istilah yang pernah dikatakannya adalah istilah meminta jatah. Dia juga membantah pernah menyebut istilah pemalak.
Mengenai komitmen yang dikatakan Rudy, lanjut Dahlan, adalah komitmen bahwa Merpati sebelumnya pernah membayarkan Rp 5 miliar kepada DPR dari total komitmen yang sebelumnya dijanjikan Rp 18 miliar.
“Sudah dibayar Rp 5 miliar dan itu Rudy mengatakan seperti itu juga di BK (Badan Kehormatan). Nggak pernah dia sebut memalak, tetapi dia ngomongnya anggota dewan itu meminta komitmen (sisanya) karena sudah dibayar Rp 5 miliar,” jelasnya.
Berangkat dari pernyataan Dahlan ini, anggota DPR sempat kebakaran jenggot dan memburu Dahlan Iskan. “Yang dimintai jatah itu BUMN yang menerima PMN tahun 2012 bukan 2013,” tambah Dahlan.
Kasus ini berjalan cukup lama dan akhirnya Dahlan Iskan bersama anak buahnya dipanggil Badan Kehormatan (BK) DPR.
Sekitar satu bulan berita DPR pemalak beredar, Badan Kehormatan (BK) DPR melakukan upaya pengungkapan dengan memanggil pihak terkait baik direksi BUMN maupun anggota DPR yang diduga melakukan pemerasan.
BK DPR mengkonfrontir direksi PT Merpati dan anggota Panja Merpati Komisi XI. Namun, hasilnya masih buntu karena terjadi perbedaan dalam substansi rapat kerja Panja Merpati di ruang pimpinan Komisi XI DPR pada tanggal 1 Oktober 2012 yang lalu.
Menurut Ketua BK DPR saat itu, Muhammad Prakosa, perbedaan agenda terjadi karena adanya penafsiran dalam kalimat rapat yang dilontarkan pimpinan rapat.
“Menurut keterangan dirut Merpati, ada kata-kata mengingatkan yang diduga sebagai permintaan jatah dari anggota dewan,” ujar Prakosa di Gedung DPR, Kamis (29/11).
Prakosa menjelaskan, namun kata mengingatkan tersebut dibantah oleh kelima anggota Panja yang diundang BK DPR hari ini. “Semua (anggota Panja Merpati) tidak mendengar ada kata-kata itu, jadi ada perbedaan tentang materi yang dibahas,” tutur dia.
Oleh karena itu, lanjut Prakosa, BK DPR memberikan waktu kepada direksi Merpati untuk membuktikan adanya dugaan permintaan melalui kata mengingatkan tersebut yang dilontarkan oleh pimpinan rapat Merpati.
“Pihak Merpati berjanji akan memberikan data tambahan pada hari senin, jika tidak diberikan, BK akan memutuskan sesuai dengan apa yang kami dapatkan hingga hari ini,” tuturnya.
Meski begitu, Prakosa enggan membeberkan siapa anggota DPR yang melontarkan kata ‘mengingatkan’ tersebut.
Namun demikian, dalam laporan ini, Dahlan Iskan sempat salah menyebut nama anggota DPR pemalak BUMN.( Mdk / IM )
Related Posts
sudah dari sononya lah DPR seperti gitu sih, ya namanya Dewan Perampok Rakyat
Ketua DPR sudah ter indikasi tidak mementingkan rakyat banyak, sebaiknya mundur saja dari pada dimundurkan.
Ketua DPR sudah ter indikasi tidak mementingkan rakyat banyak, sebaiknya mundur saja dari pada dimundurkan.
bukan hanya ketuanya (DPR), tapi anggota-anggotanya juga banyak yang seperti itu. waktu masa kampanye (caleg) pada Pemilu 2014, ada (caleg) yang terpilih menjadi anggota DPR, tapi sempat kampanye kedok agama. Caranya, ia menempatkan berbagai karangan bunga pada setiap acara (keagamaan), tapi caleg tsb bukan agama (yang dimanfaatkan semasa kampanye)
berapa tahun indonesia merdeka dan kenapa kalian2 masih memilih punya pemimpin yg beragama ISLAM ??? udah jelas2 rakus dan doyan duit coba lihat tuh kaya si Ahok yg doyan makan Babi KORUP nggak ???