“Untuk mendapatkan info yang detail mengenai kemungkinan digesernya patok-patok.”
Warga_di_perbatasan_Indonesia_Malaysia
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menandatangani surat menyetujui pengiriman tim Dewan ke perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
DPR ingin meninjau langsung kondisi perbatasan kedua negara menyusul munculnya informasi pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia.
“Untuk mendapatkan info yang detail mengenai kemungkinan digesernya patok-patok,” kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, di Jakarta, Rabu 12 Oktober 2011.
Priyo meminta pemerintah tidak perlu bereaksi secara reaktif tapi lebih proaktif melakukan langkah-langkah sehingga temuan DPR soal adanya pencaplokan wilayah menjadi alat pemecut. “Agar pemerintah melakukan langkah-langkah luar biasa mempertahankan jengkal tanah di perbatasan,” kata Priyo.
Kemudian, menteri yang menjadi kepala pengelola badan perbatasan harus segera melakukan langkah konkret dengan tim terkait dan melaporkan kepada Presiden. “Kalau perlu anggaran khusus untuk meningkatkan harkat martabat lingkungan dari masyarakat kita yang ada di perbatasan,” kata Priyo.
“Sebab yang kita temukan saat melakukan kunjungan daerah yang masuk wilayah Malaysia penduduknya itu berpendar cahaya. Sementara kita gelap-gulita. Kan itu jadi pilu juga,” kata Priyo.
“Padahal itu kan jadi halaman kita punya negeri. Sekali lagi ini momentum bagus untuk pemerintah berpacu dengan langkah-langkah terbaik mengenai perbatasan.”
Pemerintah juga diminta tidak bicara konservatif bahwa masalah perbatasan sedang dibicarakan dengan Malaysia. “Saya sarankan pemerintah harus bersikap tegas,” kata Priyo.
Dikabarkan Dicaplok Malaysia, Aktivitas TNI di Camar Bulan Meningkat
Aktivitas TNI dan media cetak, televisi dan online yang akan ke perbatasan Camar Bulan, di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Selasa (11/10), mulai ramai sejak mencuatnya pemberitaan mengenai pencaplokan batas negara di daerah tersebut oleh Malaysia.
Dari pantauan di lapangan , tampak belasan anggota TNI menggunakan kendaraan roda empat dan sejumlah wartawan media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional ikut antre untuk menyeberang menggunakan kapal motor pelayaran Semah di dermaga Tanjung Harapan – Teluk Kalong, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.
“Sejak pukul 04.00 WIB para penumpang sudah banyak yang antre untuk menyeberang dari Tanjung Harapan ke Teluk Kalong,” kata staf Dinas Perhubungan dan Informatika, Kabupaten Sambas, Suryadi Saleh saat ditemui di lokasi penyeberangan tersebut.
Suryadi Saleh mengatakan, terjadi lonjakan penumpang dari arah luar kota Sambas tujuan Kecamatan Paloh dalam dua hari terakhir sejak mencuatnya kasus pencaplokan dan klaim dari Malaysia bahwa Camar Bulan merupakan wilayah negara tersebut.
Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, memiliki luas sekitar 1.499 hektare dan Tanjung Datu memiliki luas 80.000 meter persegi. Wilayah Camar Bulan dihuni sekitar 170 keluarga atau 700 jiwa penduduk yang semuanya berwarga negara Indonesia.
Menurut Gubernur Kalbar Cornelis, ada 1.440 hektare wilayah Indonesia masuk ke Malaysia karena patok yang bergeser di titik tapal batas A88 – A156 Camar Bulan di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, ke dalam wilayah Sarawak, Malaysia.
Gubernur Kalbar Cornelis mengaku telah mendapat informasi bahwa Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) sudah memasukkan Camar Bulan ke dalam wilayah Malaysia. Dengan tegas ia meminta supaya tidak ditandatangani karena sangat merugikan Indonesia, khususnya wilayah administrasi Kalbar.
Gubernur bertekad akan mengajukan protes ke pemerintah pusat kalau wilayah Camar Bulan dinyatakan bukan milik Kalbar
Kapuspen Kemhan: Tidak Ada Wilayah RI yang Dicaplok Malaysia
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Hartind Asrin menyatakan, Indonesia masih memiliki 9 persoalan batas wilayah darat dengan Malaysia. Masalah perbatasan darat itu masih dirundingkan secara intensif dan komprehensif antara kedua belah pihak. Tetapi dia pastikan, tidak ada wilayah Indonesia yang dicaplok Malaysia di perbatasan kedua negara.
Hartind Asrin mengatakan hal itu kepada SP, di Jakarta, Rabu (12/10). Dia menjelaskan, di Sektor Barat yakni, Kalimantan Barat/Indonesia dan Serawak/Malaysia ada 4 batas darat yaitu Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya, D.400.
Sedangkan Sektor Timur: Kalimantan Timur/Indonesia dan Sabah/Malaysia ada 5 OBP (Outstanding Boundary Problems) yaitu Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, B2700-B3100 dan C500-C600. Penduduk Tanjung Datu adalah penduduk DesaTemajuk, berpenghuni sekitar 493 KK dengan luas wilayah ± 4750 Km2 (dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 1883 jiwa), terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Camar Wulan dan Dusun Maludin.
“Wilayah Tanjung Datu berdasarkan perjanjian tahun 1978 sudah tidak berstatus OBP lagi. 9 OBP tersebut sampai saat ini masih dalam proses perundingan di JIM (The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on The Demarcation and Survey International Boundary) antara Delegasi Indonesia yang dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri dengan Malaysia. JIM merupakan annual meeting dimana JIM ke-36 akan dilaksanakan akhir tahun ini di Indonesia,” katanya.
Permasalahan batas darat Indonesia-Malaysia, terangnya, akan diselesaikan sesuai hukum dan prosedur.
Mekanisme penyelesaian permasalahan perbatasan darat Indonesia dan Malaysia dilaksanakan, lanjutnya, melalui penandatanganan perjanjian oleh kedua pemerintahan dan selanjutnya diratifikasi oleh Parlemen masing-masing negara.
Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul menegaskan, TNI sangat serius menjaga wilayah perbatasan. “Kita tidak main-main dalam menjaga wilayah perbatasan. TNI akan menindak tegas siapapun yang berupaya mencaplok wiulayah NKRI. Sebab, TNI sampai saat ini diberikan tanggungjawab untuk terus melakukan penjagaan di wilayah perbatasan RI dengan negara lain. Siapapun yang menyaplok tanah Indonesia meskipun hanya sejengkal, tegas Iskandar, maka akan ditindak tegas,” jelasnya.
Dia mengatakan wilayah NKRI sampai saat ini masih utuh. Informasi pencaplokan wilayah NKRI oleh Malaysia tidak benar. “Tidak ada wilayah NKRI di Tanjung Datu dan Pulau Camar yang patok batasnya digeser sehingga ribuan hektar wilayah Indonesia berpindah tangan menjadi milik Malaysia,” imbuhnya.
Sampai saat ini, katanya, personel TNI terus berjaga-jaga disana. Tidak ada oknum TNI yang bermain di balik luas wilayah perbatasan. “Kodam XII Tanjung Pura terus memantau wilayah sana baik dari pihak Polisi Militer atau personel jaga,” pungkasnya.
Related Posts
