Demi Disiplin Partai, Golkar Depak Wakil Ketua Umum

Agung Laksono tampak berambisi percepat Munas demi pimpin Golkar.

Setelah hiruk-pikuk Pemilu Presiden, drama politik di tanah air  memunculkan episode baru. Saat Mahkamah Konstitusi masih menyidangkan sengketa antara kubu Prabowo-Hatta dengan Komisi Pemilihan Umum, perhatian publik kini juga mengarah kepada gejolak internal di Partai Golkar.

Partai “juara dua Pemilu Legislatif 2014” itu tengah melancarkan pembersihan. Mereka yangmbalelo dari kebijakan pimpinan partai terdepak dari posisi.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akhir pekan lalu mencopot sejumlah kadernya dari kepengurusan partai. Keputusan itu diambil setelah sejumlah elit Golkar gencar mewacanakan untuk mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional tahun 2014 ini.

Keputusan itu ternyata juga berlaku bagi Agung Laksono. Walau berstatus Wakil Ketua Umum Golkar dan juga tengah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung dicopot dari kursi kedua tertinggi di Partai Beringin itu.

Bagi Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, penggusuran ini terpaksa dilontarkan untuk menjaga konsistensi kebijakan partai,  seperti yang didukung pimpinan lain dan para kader di daerah. Mereka ingin Musyawarah Nasional – yang menjadi ajang penggantian kepemimpinan partai – tetap berlangsung pada 2015, tidak seperti kehendak Agung dan sejumlah pendukungnya, yang ingin mempercepat Munas tahun ini.

Waketum Golkar, Fadel Muhammad, mengatakan keputusan itu diambil setelah elit partai berlambang beringin itu menggelar rapat harian terbatas pada Jumat 8 Agustus 2014. Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu sepakat menonaktifkan Agung Laksono dari jabatannya.

“Kita tidak keberatan dia (Agung Laksono) dinonaktifkan dari pengurus,” kata Fadel kepadaVIVAnews, Minggu 10 Agustus 2014.

Fadel mengatakan, pada rapat Jumat lalu, DPP Golkar telah mendengarkan masukan dan pertimbangan dari para pengurus tentang sikap Agung Laksono dan beberapa elit partai yang sering menunjukkan sikap yang berbeda dan dinilai telah berseberangan dengan DPP Partai Golkar.

“Kemudian kami ambil langkah untuk menonaktifkan nama-nama itu dari kepengurusan. Bukan keanggotaan,” ujarnya.

Sebelum surat keputusan penonaktifan itu diteken, DPP Golkar sudah lebih dulu memanggil dan berbicara dengan Agung Laksono. Bahkan Fadel mengaku, Ketum Golkar Aburizal Bakrie sendiri yang bertanya ke Agung mengenai sikapnya belakangan ini.

“Kami telah memanggil nama Pak Agung Laksono. Kita minta Ketua Umum untuk memanggil dia dan berbicara dari hati ke hati. Apa beliau mau ke kiri? Sedangkan DPP sudah jelas-jelas ke kanan. Di media massa, Pak Agung nyata-nyata memberikan sikap berbeda dari yang disampaikan oleh DPP Partai Golkar,” papar Fadel.

Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan itu menekankan Partai Golkar terpaksa mengambil keputusan itu untuk menjaga soliditas partai. “Saya kira ini adalah langkah positif demi membuat organisasi kita menjadi lebih solid,” imbuhnya.

Agung Laksono belakangan memang getol menginginkan Munas Golkar digelar tahun ini juga. Padahal, sesuai Munas Golkar di Pekanbaru, Riau, tahun 2009 lalu, ajang berikutnya baru bisa diselenggarakan pada 2015.

Selain mendesak pelaksanaan Munas tahun ini, Agung juga tengah menyiapkan diri maju sebagai ketua umum Golkar. Jika pelaksanaan Munas itu digelar maka akan dimungkinkan pergantian ketua umum.

Beberapa elite Golkar lainnya yang dicopot dari jabatannya antara lain, Yoris Raweyai (Ketua Bidang Pemuda Golkar), Indra J Piliang (Ketua Badan Litbang), Leo Nababan (Wakil Sekjen Golkar), Mayjen Djasri Marin (Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga), atau Andi Sinulingga (mantan Ketua Bappilu Golkar). Fadel bahkan menyebut lebih kurang 20 elit Golkar dicopot dari jabatannya.

Penjelasan ARB

Aburizal Bakrie sebelumnya mengatakan para pengurus partai di daerah telah mendesak dia bersikap tegas terhadap kader yang mewacanakan percepatan penyelenggaraan musyawarah nasional (munas). Menurutnya, hal itu bertentangan dengan peraturan organisasi partai.

“DPD (Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar se-Indonesia) bilang: ‘Ketua Umum harus tegas (terhadap kader yang mewacanakan munas dipercepat)’,” kata ARB usai buka puasa bersama dengan para ketua DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia di Jakarta, Sabtu 19 Juli 2014 lalu.

Menurutnya, seluruh pimpinan Golkar di tingkat provinsi seluruh Indonesia sepakat mematuhi keputusan Munas Partai Golkar di Pekanbaru, Riau pada 2009 lalu. Munas di Riau mengamanatkan Munas berikutnya diselenggarakan pada 2015. Itu berarti, kepengurusan periode terakhir berlangsung enam tahun atau setahun lebih lama.

Keputusan itu, menurut ARB, ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa jika munas digelar tahun ini, dikhawatirkan mengganggu konsentrasi partai menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Keputusan itu harus dipatuhi seluruh unsur partai karena merupakan keputusan forum tertinggi di partai berlambang pohon beringin.

Kalau ada yang berniat mengubah keputusan itu menurut ARB harus melalui forum yang setara, yaitu munas atau munas luar biasa. Untuk menyelenggarakan munas atau munas luar biasa, harus disetujui sekurang-kurang dua per tiga DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia, atau 22 dari 33 DPD I Partai Golkar.

“Yang menentukan munas adalah DPD I. Kalau DPD I tidak setuju, tidak ada Munaslub,” katanya.

ARB juga menegaskan hingga kini seluruh DPD I Partai Golkar menolak Munas dipercepat. “Karena itu, DPD I meminta Dewan Pimpinan Pusat menegakkan disiplin partai,” ujarnya.

ARB juga membenarkan bahwa salah satu petinggi yang menginginkan munas dipercepat– yang berarti munas luar biasa–adalah Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar. “Dan, DPD I merekomendasikan DPP bersikap tegas,” jelas ARB.

Pertarungan Politik

Inisiator Forum Paradigma Gerakan Muda Indonesia (FPGMI), Indra J Piliang, menilai pencopotan elit Golkar dari jabatannya merupakan bentuk pertarungan politik, bukan karena adanya pelanggaran konstitusi partai oleh para kadernya.

Indra, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, juga dicopot dari jabatannya lantaran berseberangan dengan sikap DPP Golkar. Dia sendiri tidak terlalu mempersoalkan keputusan DPP itu.

“Ketika pemecatan terjadi, itu sudah merupakan pertarungan politik,” katanya kepadaVIVAnews.

Jika dalih pemecatan karena para elit ini mewacanakan agar Munas dipercepat tahun ini, Indra mengatakan, hal itu masih dalam koridor perdebatan konstitusi partai. Sebab sebagian elit partai kekeuh Munas Golkar dilaksanakan pada 2015.

“Baik Munas ahun 2014 ada dalam AD ART, perpanjangan sampai tahun 2015 jug ada dalam rekomendasi Munas. Itu menurut saya perdebatan biasa saja dalam sebuah organisasi,” ujar Indra yang kini menjadi tim sukses Agung Laksono dalam pencalonan ketum Golkar.

Sebaliknya, pemecatan ini kata dia merupakan pertarungan politik internal Golkar. Setidaknya ada dua alasan menurut Indra mengapa disebut pertarungan politik. Pertama, mengenai persaingan dalam pencalonan ketua umum Golkar. Agung Laksono sebagai salah satu calon ketum Golkar dan ada calon kuat di sisi lain yang mungkin akan didorong kelompok lain.

Kedua, posisi Golkar di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, atau tetap berada di kubu Prabowo-Hatta.

“Dua hal itu yang mempengaruhi gejolak di Golkar sekarang,” ungkapnya.

Indra menegaskan, sesuai Munas Golkar tahun 2009 di Riau, Golkar telah berkomitmen menjadi bagian dari pemerintahan bukan ke arah oposisi. “Keputusan berada di dalam pemerintahan jangan diartikan dengan tukar kursi di kabinet. Ini pendapat yang keliru dan salah arah,” tegas Indra.

Dia menambahkan, keputusan yang sudah ditetapkan dalam Munas Riau terkait sikap Golkar yang tetap menjadi bagian dari pemerintahan merupakan program kerja Partai Golkar untuk mengimplementasikan dokumen Visi Negara Kesejahteraan 2045.

“Kalau pun mau menggeser (kebijakan Golkar bagian dari pemerintahan), ya dilaksanakan munas lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, tiga ormas kepemudaan sayap Golkar tegas menolak pemecatan yang dilakukan DPP Partai Golkar terhadap dua orang kader Golkar Wakil Ketua Umum Agung Laksono dan Ketua Bidang Olahraga dan Pemuda Yoris Raweai.

Bahkan Wakil Ketua Umum Barisan Muda Kosgoro 57, Lamhot Sinaga mengancam akan mengerahkan massa untuk menduduki Kantor DPP Partai Golkar jika pernyataan penolakannya ini tidak digubris oleh para petinggi partai.

“Kami bersyukur anak-anak muda di Partai Golkar masih memiliki obyektivitas dalam memberikan pandangannya. Saat ini baru tiga ormas pemuda yang menyatakan penolakannya, tapi besok akan bergabung juga ormas-ormas yang lain. Bila tidak ada halangan, dalam 2 hari ke depan kami akan melakukan aksi duduki DPP bila tidak ada tindakan pencabutan keputusan,” kata Lamhot di Jakarta hari ini.

Di tempat yang sama, Ketua Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Partai Golkar Rusdinal Salim menilai aksi pemecatan itu merupakan suatu bentuk kezaliman petinggi Partai Golkar.

Menurut dia, pemecatan tersebut tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART. Sebaliknya kata dia, pemecatan ini justru hanya untuk kepentingan ego dan kepentingan elit partai.

“Kami mendesak Ketua Umum Aburizal Bakrie agar tidak menggunakan cara-cara otoritarian dan menerapkan keputusan sepihak dalam menyikapi dinamika perbedaan pandangan politik antar sesama kader. Segera berikan pertanggungjawaban mengenai pemecatan kader-kader terbaik Partai Golkar ini, serta cabut keputusan pemecatan,” ujar Rusdinal.