Charles Honoris Serap, Tindaklanjuti Program Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan Dapil DKI Jakarta III
dilaporkan: Setiawan Liu
Jakarta, 20 September 2023/Indonesia Media – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris terus berjibaku menyerap aspirasi Dapil (daerah pemilihan) terkait dengan ketenagakerjaan, termasuk menindaklanjuti keluhan, persoalan kesehatan. Hal ini disampaikan Charles Honoris pada pertemuan dengan Dapil di gedung Candra Naya (Green Central City/GCC) Jl. Gajah Mada. Beberapa keluhan hanya bisa ditindaklanjuti oleh lintas sektor, misalkan pendanaan UKM (usaha kecil menengah) dan lain sebagainya. Seorang warga pada Dapil Charles Honoris mengutarakan keinginannya untuk membuka usaha warung untuk menambah penghasilan keluarga. “(pendanaan UKM) ada di Komisi VI yang tangani UKM. Kami usahakan bantu, karena di (kantor dinas) DKI banyak program bantuan (pendanaan) UKM. Saya mau kolaborasi dengan DPRD DKI, kita kan banyak teman-teman DPRD (fraksi PDIP) yang bisa untuk bantu UKM Ibu. Sekalian, saya coba cari informasi dari Kementerian Koperasi UKM,” kata anggota fraksi PDIP di DPR RI di sela sosialisasi.
Menanggapi warga lainnya, yakni terkait dengan tunggakan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Merespons hal tersebut, Charles Honoris memberikan solusi dengan program rehab. Selain itu, warga Dapil tersebut juga dijanjikan untuk dapat fasilitas BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Warga tersebut mengaku sudah beberapa bulan terpaksa menunggak iuran BPJS Kesehatan individu atau mandiri. Selama ini, BPJS Kesehatan terdiri dari dua yakni sistem pembayaran yang diambil dari perhitungan gaji karyawan dan yang individu. “Sekarang BPJS, ada program rehab. Kami bantu untuk komunikasi dengan BPJS nya. Kami upayakan (tunggakan) tetap dibayar secara cicilan. Yang penting ada komitmen Bapak untuk cicil. Sementara kami juga bantu daftarkan Bapak pada BPJS Kesehatan PBI yang gratis, dengan mendaftar di kantor kelurahan,” kata Charles Honoris.
Warga lain di Dapil juga sempat bertanya mengenai kemungkinan mendapat fasilitas PIP (Program Indonesia Pintar) yang berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari Pemerintah. PIP diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. “Saya cari tahu dulu agar bisa dapat PIP. Karena Jakarta punya program sendiri, (yakni) KJP (Kartu Jakarta Pintar). Biasanya (warga) yang sudah dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), tidak dapat lagi PIP. Karena Jakarta, (program) agak beda dibanding provinsi lain. Provinsi lain nggak punya program seperti KJP, program peninggalan pak Jokowi (Gubernur DKI Jakarta periode 2012 – 2014, sekarang Presiden ke 7 Republik Indonesia),” kata anggota DPR RI asal Dapil DKI Jakarta III. (sl/IM)
Related Posts
