Butuh Tiga Generasi untuk Capai Kedewasaan Demokrasi di Indonesia

Untuk menuju negara yang lebih dewasa dalam berdemokrasi, Indonesia masih membutuhkan waktu sedikitnya tiga gererasi atau paling tidak harus melewati fase pemilihan umum (Pemilu) sebanyak sembilan kali lagi. Dari proses-proses itulah nantinya masyarakat akan ikut belajar bagaimana menata sebuah negara yang mengatasnamakan demokrasi.

Demikian dikatakan pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat di Jakarta, Jumat (2/1).

“Dalam proses demokrasi yang perlu diingat tidak bisa dilakukan dengan cepat. Butuh dua tiga gererasi atau sedikitnya sembilan pemilu lagi. Saat ini, Indonesia masih dalam tahap uji dan coba. Asalkan tidak mengalami masa kemunduran, kedewasaan demokrasi bisa tercapai,” kata Cecep.

Ia mengatakan, perjalanan politik nasional pascabergulirnya pemilihan presiden (Pilpres) 2014 lalu dinilai sebagai bagian dalam pembelajaran kedewasaan berdemokrasi. Walaupun masih jauh dari harapan banyak orang, kedewasaan berdemokrasi nasional patut diapresiasi karena mampu melahirkan pemimpin baru dari daerah.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat menuturkan, pembelajaran kedewasaan demokrasi Indonesia sudah dimulai sejak era reformasi 1998. Di mana terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.

“Titik awalnya tahun 1998. Pemerintahan sistem negara yang otoriter berubah ke arah yang lebih demokrasi. Banyak perubahan bentuk seperti demokrasi prosedural, di mana lembaga-lembaga demokrasi mulai muncul sehingga ada kekuasaan yang saling mengawasi,” kata Cecep Hidayat, Jumat (2/1).

Dilihat dari kondisi demokrasi nasional saat ini, yakni demokrasi yang mampu melahirkan pemimpin populer di mata masyarakat merupakan ekses dari sistem dan nilai demokrasi yang dimulai sejak era reformasi. Sosok atau kefiguran diakui mampu menggeser paradigma demokrasi otoriter dan sudah terbukti sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kepemimpinan Joko Widodo saat ini.

“Sistem dan nilai demokrasi saat ini sudah melahirkan figur-figur yang populis dan dekat dengan masyarakat. Semua juga merupakan buah dari desentralisasi demokrasi yang akhirnya memunculkan pemimpin-pemimpin lokal yang dipilih langsung oleh rakyat,” ucapnya.

Untuk ke depannya, masyarakat diharapkan tidak lagi hanya menitikberatkan pada ketokohan pemimpin, namun harus lebih dari itu. MAsyarakat juga harus menitikberatkan pada kemampuan calon pemimpin untuk membawa dan melahirkan kebijakan-kebijakan perubahan yang pro kepada rakyat banyak, bukan kepada pengusaha, kelompok tertentu, atau pihak asing.

“Harapannya memang kita tidak cuma menggeser pemimpin yang membawa isu perubahan. Tetapi, harus melahirkan pemimpin yang mampu keluarkan kebijakan yang pro kepada rakyat banyak. Harapannya di 2015, dengan demokrasi lahir pemimpin baru yang lebih mampu melahirkan banyak perubahan,” ujarnya.