Bimas Buddha Kemenag Urai program kerja, mulai dari anggaran sampai lobby politik

Bimas Buddha Kemenag Urai program kerja, mulai dari anggaran sampai lobby politik

dilaporkan: Setiawan Liu 

Jakarta, 7 April 2022/Indonesia Media – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha, Kementerian Agama (Kemenag) menguraikan program kerjanya dari sisi anggaran dan reformasi birokrasinya, mulai dari subsidi silang biaya untuk umat yang kurang mampu, pengangkatan guru Agama sampai kerjasama dengan pemerintah. “PR (pekerjaan rumah) kami di ditjen Bimas Buddha sangat besar. Pendekatan struktur politik, termasuk upaya lobby-lobby diperlukan. Kadang kita harus menggunakan jalur politik,” Plt. Dirjen Bimas Buddha, Nyoman Suriadarma mengatakan kepada Redaksi.

Krematorium memang bukan hanya digunakan oleh umat Buddha. Umat beragama apapun yang punya kepercayaan bahwa jenazah anggota keluarga setelah meninggal bisa dikremasi, bisa memanfaatkan crematorium. Tapi ke depan, rumah duka juga perlu dipersiapkan untuk bisa saling melengkapi dengan crematorium. Seperti Rumah Duka Grand Heaven, di Pluit Jakarta merupakan contoh yang baik, dan bisa digunakan untuk semua umat beragama. “Tetapi yang menjadi concern kami, ada azas keseimbangan social. Artinya, pengelola rumah duka dan crematorium bisa membantu umat yang kurang mampu dengan subsidi silang,” kata Nyoman Suriadarma

Hal lain, yakni tenaga guru agama Buddha di seluruh Indonesia. Kondisi sekarang, ada 117 guru agama Buddha yang akan memasuki masa pensiun tahun ini, dan belum ada pengganti. “Saya punya data potensi SDM guru agama Buddha. Anggaran kita kecil, formasi SDM kecil,” kata Nyoman Suriadarma.

Ditjen Bimas juga terus memfasilitasi pembangunan Wihara atau sekolah-sekolah minggu di berbagai daerah yang kondisinya 3T yaitu, Terdepan, Terpencil dan Tertinggal. Ada 29 desa di provinsi Riau yang umat Buddha belum memiliki Wihara atau sekolah minggu. Ditjen Bimas juga menerima banyak proposal pembanguan Wihara baru. Dengan pembangunan Wihara, otomatis perlu anggaran. Tapi tidak semua proposal tersebut bisa difasilitasi dengan anggaran Ditjen Bimas. “Kami hanya memberikan, istilahnya ‘stimulan’ untuk membantu pembangunan Wihara. Kita harus membagi secara proporsional. Ada proposal (pembangunan Wihara) dari prov. Kalimantan Utara (Kaltara), Maluku Utara, kab. Kutai Kartanegara dekat IKN (Ibu Kota Negara) Kalimantan Timur,” kata Nyoman Suriadarma.

Di sisi lain, kerjasama dengan kementerian/lembaga setingkat menteri juga efektif berjalan. Misalkan pembangunan Wihara di kab. Teluk Bintuni, Papua Barat yang sangat di support oleh Gubernurnya, yakni Dominggus Mandacan. Padahal, jumlah umat Buddha di Teluk Bintuni relative sedikit. Perjalanan untuk meresmikan Wihara tersebut memakan waktu 8 jam lewat darat. Sementara Gubernur Dominggus Mandacan dengan pesawat kecil, sebagaimana penerbangan perintis. “Pak Gubernur punya keseimbangan melayani semua umat di Provinsi Papua Barat. Semua upaya kami lakukan, termasuk lobby-lobby Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk anggaran pembangunan rumah murah. Kami punya kampus besar di BSD (Bumi Serpong Damai) Tangsel (Kota Tangerang Selatan). Dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), kami cari anggaran CSR (corporate social responsibility) untuk biaya pembangunan wisma di Borobudur. Wisma milik kita, tapi juga milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Nyoman Suriadarma. (sl/IM)