Basuki: Tunggu Gue Jadi Gubernur!


Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, upaya PT Jakarta Monorail yang hendak melaporkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai sebuah gertakan. Ia pun mempertanyakan kenapa hal yang sama tidak dilakukan saat Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Fauzi Bowo, memutuskan menghentikan proyek tersebut pada 2011.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan, Pemprov DKI bisa diseret oleh PT JM ke BANI jika memutuskan kontrak pembangunan monorel secara sepihak.

“Dia sudah distop dari zaman Fauzi Bowo, tapi tidak arbitrase. Mungkin karena sekarang gubernurnya Pak Jokowi, jadi berani gertak,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Rabu (5/3/2014).

“Kita lihat aja, tunggu gue jadi gubernur, ha-ha-ha,” katanya lagi.

Selain itu, Basuki juga menyayangkan keputusan yang hanya mengharuskan PT JM memberi uang jaminan ke Pemprov DKI sebesar 1,5 persen. Seharusnya, kata Basuki, PT JM memberi uang jaminan sebesar 5 persen dari nilai investasi yang mencapai Rp 10-Rp 11 triliun.

“Maksud saya tulis surat dong, Bappenas itu mintanya 1 atau 5 persen. Kalau kata Bappenas terserah, kita minta 5 persen. Tapi kalau Pak Jokowi bilang segitu (1,5), ya sudahlah. Kita kan awak sipil,” ucapnya.

Sebelumnya, Basuki mengusulkan agar PT JM memberikan jaminan sebesar 5 persen dari total investasi kepada DKI. Namun, berdasarkan keputusan pada Rabu (5/2/2014) ini, PT JM hanya diharuskan memberikan jaminan sebesar 1,5 persen kepada DKI.

Awalnya, PT JM justru meminta jaminan senilai 0,5 hingga 1 persen dari total investasi. Apabila PT JM tidak menyanggupi permintaan Pemprov DKI untuk menyelesaikan satu jalur selama tiga tahun, PT JM harus menyerahkan beberapa investasinya. Sementara PT JM hanya akan mengikuti peraturan Bappenas dengan menyerahkan 1 persen investasinya.

Klausul jaminan bank tersebut untuk membuktikan apakah PT JM memiliki kemampuan finansial membangun monorel atau tidak. Dengan adanya jaminan keuangan, Pemprov DKI dengan mudah mengontrol kinerja PT JM.

Klausul lainnya adalah pemberian tenggat waktu Pemprov DKI kepada PT JM untuk menyelesaikan satu koridor green line (jalur hijau) selama tiga tahun. Jika tidak selesai, seluruh bangunan yang sudah dibangun, termasuk tiang pancang, akan menjadi milik Pemprov DKI. Selain itu, jaminan PT JM akan menjadi milik Pemprov DKI jika pembangunan monorel satu jalur tidak selesai dalam tiga tahun.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

7 thoughts on “Basuki: Tunggu Gue Jadi Gubernur!

  1. Mardi Pramono Leonardus
    March 5, 2014 at 5:31 pm

    Media Indonesia pemiliknya siapa sih ?
    kog jelek2in Gerindra

  2. pengamat
    March 5, 2014 at 8:58 pm

    Kepedean si ahok mau jadi gubernur. Tunggu tahun 2018, kita lihat kalo ada yang milih ahok.

  3. James
    March 6, 2014 at 3:50 am

    kalau Ahok gak jadi Gubernur di Jamin Jakarta makin Ambruk, Makin Banjir makin Macet makin Amburadul, tarohan yuk ??? berani tarohan gak Pengamat ???

  4. pengamat
    March 6, 2014 at 8:51 pm

    Ahok membereskan transjakarta aja ngga becus, gimana mau jadi gubernur ?

  5. James
    March 7, 2014 at 4:31 am

    Pengamat saja yang jadi Gubernur Jakarta, supaya Macetnya berlipat Ganda dan Banjirnya Menengelamkan Jakarta, di JAMIN Jakarta makin Kacau Indonesia Ambruk !!!

  6. pengamat
    March 7, 2014 at 8:14 am

    Basuki orangnya suka blunder, kemaren katanya mau melegalkan prostitusi di jakarta. Mana ada yang mau pilih dia.

  7. James
    March 7, 2014 at 5:33 pm

    Basuki semakin Populer !!! begitu juga Jokowi !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *