Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, rotasi 26 pejabat eselon II hari ini telah melalui evaluasi yang telah dilaksanakan sejak lama. Tak jarang ancaman pecat atau copot, baik untuk kepala dinas maupun pejabat setingkatnya, terucap dari mulut Basuki. Satu per satu kepala dinas seolah mendapat giliran ancaman tersebut.
Pada rotasi, Rabu (12/2/2014) ini, tiga kepala dinas yang pernah diultimatum Basuki terbukti dicopot dari jabatannya. Tiga kepala dinas itu adalah Taufik Yudi Mulyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Udar Pristono yang menjabat Kepala Dinas Perhubungan, dan Unu Nurdin sebagai Kepala Dinas Kebersihan DKI. Apa kata Basuki soal pencopotan ini?
“Seru, kan? Ini kan sedap-sedap takut, ngeri-ngeri sedap,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu.
Basuki mengatakan, ancaman itu akan membuat resah pejabat DKI yang tidak bekerja dengan baik. Mereka juga dapat melihat kesalahan apa saja yang telah diperbuat. Apabila kepala dinas itu menyadari kesalahannya, maka mereka dengan cepat harus memperbaiki kinerjanya. Jika pejabat itu belum menyadari kesalahannya, berarti ia belum terbiasa mengikuti kerja pemerintahan Jakarta Baru.
Basuki menyebutkan, awalnya pelantikan itu akan diselenggarakan pada Januari lalu. Namun, karena peristiwa banjir besar pada pertengahan Januari, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengonsentrasikan kerjanya pada penanganan masalah banjir. Pelantikan itu dimundurkan.
Basuki dan Jokowi berencana melakukan rotasi seusai Maret 2014, saat musim hujan berakhir. Namun, angin sudah berembus ke arah Jawa Timur dan kini hanya hujan lokal yang turun di Jakarta. Cuaca yang membaik ini memberi peluang keduanya untuk melanjutkan rencana mutasi besar-besaran.
“Apaan sekadar ancaman? Minimal sebulan-dua bulan enggak nyenyaklah mereka (kepala dinas) tidurnya,” kata Basuki.
Basuki menyadari, jabatannya sebagai wakil gubernur tidak bisa mengganti atau mencopot jabatan kepala dinas. Ia hanya memberikan masukan dan saran kepada Jokowi selaku pimpinan pemerintahan. Seluruh keputusan tetap berada di tangan Jokowi.
“Kalau Pak Jokowi jadi presiden dan gue jadi gubernur, langsung gue pecat-pecatin kadisnya tuh, he-he-he. Enggak ding, kita evaluasi sangat fair,” kata Basuk.
Related Posts
