Aksi saling balas berlanjut antara Amerika Serikat (AS) dan China.
Kementerian Luar Negeri China, Rabu (1/7/2020) mengatakan, China meminta empat perusahaan media asal AS yang bekerja di negaranya untuk melaporkan rincian informasi operasional mereka, sebagai aksi balasan atas perlakuan serupa dari AS.
Keempat media yang dimaksud adalah Associated Press, UPI, CBS, dan National Public Radio.
Mereka diwajibkan memberikan informasi mengenai pegawai, keuangan, dan properti di China dalam waktu tujuh hari.
“Kami meminta kepada AS untuk segera mengganti langkah, memperbaiki kekeliruan, serta menghentikan tekanan politis dan pembatasan yang tak masuk akal terhadap media China,” kata juru bicara kementerian, Zhao Lijian, kepada wartawan.
China da AS melakukan aksi saling balas yang melibatkan jurnalis dari kedua negara dalam beberapa bulan belakangan, di tengah meningkatnya ketegangan atas sejumlah isu, mulai dari pandemi Covid-19 hingga kontroversi di Hong Kong.
Bulan lalu, AS menyebut bahwa pihaknya akan mulai memperlakukan empat media utama asal China sebagai kedutaan besar asing, menyusul aksi serupa yang dilakukan AS di awal tahun ini–caranya sama, yakni mewajibkan mereka melaporkan informasi personel dan properti.
Sebelumnya, pada Maret, China mengusir belasan jurnalis AS dari media New York Times, Wall Street Journal, dan Washington Post.
Di waktu yang bersamaan juga meminta ketiganya, ditambah Voice of America dan majalah Time, untuk melaporkan kegiatan operasional mereka di China.
Aksi itu mendapat balasan dari AS berupa pemangkasan jumlah jurnalis dari empat media utama milik pemerintah China yang diizinkan meliput di AS.
Pada Mei, Pemerintah AS membatasi visa bagi jurnalis China hanya hingga 90 hari, dengan opsi perpanjangan, padahal sebelumnya visa bagi jurnalis bersifat tanpa batasan waktu (open-ended).
China peringatkan balas AS atas UU mendukung pemrotes Hong Kong
Sebelumnya diberitakan, China memperingatkan Amerika Serikat pada Kamis (28/6/2020) bahwa mereka akan mengambil “langkah-langkah balasan” sebagai tanggapan atas undang-undang AS yang mendukung para pemrotes anti-pemerintah di Hong Kong, dan mengatakan upaya untuk campur tangan di kota yang diperintah China itu pasti akan gagal.
Presiden AS Donald Trump pada Rabu menandatangani undang-undang kongres atas hukum yang mendukung para pemrotes meskipun ada keberatan dari Beijing yang marah, negara tempat dia mencari kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang yang merusak.
Undang-undang mewajibkan Departemen Luar Negeri untuk menyatakan, setidaknya setiap tahun, bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi yang cukup untuk membenarkan persyaratan perdagangan AS yang menguntungkan yang telah membantu wilayah ini tumbuh sebagai pusat keuangan dunia.
Ini juga mengancam sanksi untuk pelanggaran hak asasi manusia.
Beijing memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan memikul konsekuensi dari tindakan balasan China jika terus “bertindak sewenang-wenang” terkait Hong Kong, menurut pernyataan kementerian luar negeri.
Pemerintah Hong Kong yang didukung Beijing mengatakan, undang-undang itu mengirim sinyal yang salah kepada para demonstran dan “jelas-jelas mencampuri” urusan dalam kota.
Protes anti-pemerintah selama enam bulan telah mengguncang kota yang dikuasai China, kadang-kadang memaksa bisnis, pemerintah, sekolah dan bahkan bandara internasional ditutup.
Pusat keuangan telah menikmati jeda dalam kekerasan selama sepekan terakhir, dengan pemilihan lokal pada hari Minggu memberikan kemenangan besar bagi kandidat pro-demokrasi.
Polisi Hong Kong memasuki kampus universitas yang luas pada hari Kamis di akhir pengepungan hampir dua minggu dengan beberapa bentrokan terburuk antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan telah mengguncang bekas koloni Inggris.
Sebuah tim yang terdiri atas 100 petugas polisi berpakaian preman memasuki Universitas Politeknik di kota yang babak belur untuk mengumpulkan bukti, mengeluarkan barang-barang berbahaya termasuk bom bensin yang masih tersebar di sekitar kampus.
Tidak jelas apakah ada pengunjuk rasa yang masih berada di lokasi tetapi para petugas mengatakan ada yang ditemukan akan menerima perawatan medis terlebih dahulu.
Demonstran di Hong Kong marah pada apa yang mereka lihat sebagai campur tangan orang China dalam kebebasan yang dijanjikan kepada bekas jajahan Inggris ketika mereka kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997.
China menyangkal campur tangan dan mengatakan itu berkomitmen untuk formula “satu negara,” sistem yang diberlakukan pada saat itu dan menyalahkan pasukan asing karena mengobarkan kerusuhan.
Universitas Politeknik di semenanjung Kowloon diubah menjadi medan pertempuran pada pertengahan November, ketika para pemrotes membarikade diri mereka dan bentrok dengan polisi anti huru hara dalam hujan bom bensin, meriam air, dan gas air mata. Sekitar 1.100 orang ditangkap pekan lalu, beberapa saat mencoba melarikan diri.
Lebih dari 5.800 orang telah ditangkap sejak Juni, jumlahnya meningkat secara eksponensial pada Oktober dan November, ketika kekerasan meningkat. (WK / IM )
Related Posts
