Anies Baswedan Dinilai Kewalahan Hadapi Isu karena Kursi Wagub Masih Kosong

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerepotan menangani persoalan-persoalan di Jakarta karena posisi wakil gubernur masih kosong.

Sebab, tidak ada orang lain yang bisa memutuskan kebijakan selain dirinya.

“Saya melihat Pak Gubernur juga agak kerepotan menangani semua isu karena tidak bisa ada tandem,” ujar Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2018).

Teguh menyampaikan, selama posisi wagub kosong, Anies dibantu Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dalam menjalankan pemerintahan.

Namun, sebagai seorang birokrat, Sekda tidak bisa mengambil kebijakan politik seperti seorang wagub.

“Sekda tidak bisa mengambil kebijakan politik, rapat saja karena dia birokrat. Kalau ada wagub, dia bisa ambil kebijakan-kebijakan politik. Itu yang agak lemah,” kata Teguh.

Salah satu hal yang disoroti Teguh berkaitan dengan kebijakan yakni soal pembangunan jembatan multiguna atau skybridge Tanah Abang. Dia meminta Anies lebih memperhatikan persoalan skybridge tersebut.

“Kami minta Pak Gubernur untuk mendorong jajarannya supaya lebih perhatian terhadap isu ini, lebih serius, khususnya koordinasi antar-pihak. Jajaran Gubernur ini seringkali bilang sudah melakukan koordinasi, tetapi nyatanya belum,” ucapnya.

Jika ada wagub, lanjut Teguh, wagub bisa menggantikan gubernur mengoordinasikan hal-hal teknis seperti persoalan skybridge Tanah Abang.

“Memang, lebih efektifnya, lebih bagus kalau sudah punya wagub, karena mungkin wagub bisa melakukan koordinasi untuk hal-hal teknis seperti ini,” tutur Teguh.

Seperti diketahui, ada lima hal yang belum disepakati Pemprov DKI dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam pembangunan skybridge Tanah Abang.

Lima hal itu yakni persoalan aset, arus (flow) penumpang, pintu penghubung skybridge menuju Stasiun Tanah Abang, sarana-prasarana pendukung skybridge, dan keamanan.

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya berencana memanggil kedua pihak pada Jumat (16/11/2018) untuk membahas lima persoalan itu.