Sikap Prabu Kusumo menunjukkan kekompakan keraton.
Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo, adik Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Pramono Anung, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, melihat tindakan Prabu Kusumo ini semacam pesan kuat untuk Pemerintah.
Prabu Kusumo, kata Pram, mengirim pesan bahwa keluarga Keraton bersatu padu dalam menghadapi persoalan gubernur atau kepala daerah di Yogyakarta.
“Saya tak berkompeten untuk mencampuri tapi saya melihat ini bagian dari upaya untuk memberikan strong message kepada pemerintah pusat bahwa mereka bersatu dalam hal menyangkut penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY,” kata Pramono di Jakarta, Kamis 9 Desember 2010.
Pramono menilai yang terjadi di Yogyakarta itu merupakan bagian dari sebuah protes kultur. Masyarakat Yogyakarta tidak ingin budaya yang selama ini telah ada dan mengakar kemudian diubah begitu saja.
“Kita lihat juga kan beberapa aksi masyarakat menunjukkan mereka ingin persoalan ini harusnya bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih mengedepankan hal yang berbudaya,” kata Pramono.
Selain itu, tambah pram, perdebatan mengenai wacana Gubernur Utama tidak menyelesaikan persoalan, malah menambah persoalan baru. “Harusnya penyelesaian itu diatur dalam ketatanegaraan yang formal, tidak malah menambah perdebatan baru di publik,” kata mantan Sekretaris Jenderal itu.
“Bagaimana nanti kalau di Aceh, DKI Jakarta, bila ada permintaan yang sama, karena mereka juga mempunyai keistimewaan. Apakah harus ada Gubernur Utama, Gubernur cadangan? Menurut saya ini bukan sebuah penyelesaian yang cerdas,” kata Pram mengomentari konsep yang dibeberkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi itu.
Namun Pram belum bisa berkomentar lebih jauh karena draf RUU Keistimewaan Yogyakarta secara resmi belum masuk DPR. “Yang jelas, biasanya semua draf masuk ke pimpinan, kemudian pimpinan mengagendakan untuk dibahas di Badan Musyawarah dan Badan Legislasi. Tapi sampai kemarin saat kami rapat pimpinan, draf itu belum masuk,” kata Pram.
Apabila sudah masuk pun, menurut Pram, pembahasannya baru bisa dilakukan pada Januari 2011 mendatang. “Karena 17 Desember kan DPR sudah reses. Jadi kami akan melakukan pembahasannya Januari minggu ke dua,” kata Pram.
Related Posts
