Panglima Kostrad Letjen TNI Mulyono mengatakan, penyegelan Tebet Green milik yayasan milik Kostrad merupakan bentuk penegakan aturan. Sebab, pengelola gedung tersebut sudah melanggar aturan yang membuat dia ditegur oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
“Itu kan milik Yayasan Kostrad yang kemudian dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Tapi, dari kerja sama itu dia tidak menaati aturan. Di sana sudah dibuka izin usaha dan sebagainya sehingga saya ditegur oleh Pak Gubernur,” ujar Mulyono di Makostrad, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2015).
Mulyono mengatakan, dia akhirnya menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI untuk melakukan eksekusi berupa penyegelan. Seandainya pengelola tidak mengesampingkan aturan dan mengurus segala perizinan, kata Mulyono, hal ini tidak akan terjadi.
“Kita tidak boleh menoleransi yang berdiri tanpa mengindahkan aturan,” ujar Mulyono.
Mulyono mengatakan, instansinya menyerahkan kepada Pemprov DKI tentang kelanjutan gedung itu. Jika lahan sudah dikembalikan kepada Kostrad, Mulyono mengatakan akan menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan prajurit TNI.
Mal Tebet Green dibangun pada 2009 dan mulai beroperasi pada 2011. Rencananya, mal tersebut akan dibangun setinggi 18 lantai. Namun, hingga saat ini, pusat perbelanjaan tersebut baru memiliki empat lantai.
Kepala Bidang Penertiban Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Bayu Aji mengatakan, lahan yang digunakan oleh Mal Tebet Green adalah lahan milik Yayasan Dharma Putera yang merupakan yayasan milik Kostrad.
Hal itulah yang melatarbelakangi hadirnya 500 anggota TNI dalam penyegelan mal yang berlokasi di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, itu pada Kamis (23/7/2015).
Aji mengatakan, penyegelan dilakukan karena penyewa lahan, dalam hal ini PT Wahana Cipta Sentosa Sejahtera (PT WCSS), belum mengurus sertifikat layak fungsi (SLF). Lahan tersebut disewa oleh PT WCSS untuk jangka waktu 30 tahun.( Islm Tln / IM )
Related Posts
