JAKARTA – Krisis keuangan yang terjadi di negara-negara maju menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan industrialisasi pertanian. Untuk itu, negara harus bertanggung jawab membangun peningkatan nilai tambah produk pertanian dan memperkuat daya saing.
“Alokasi anggaran pertanian selama ini keliru. Pemerintah terlalu fokus untuk subsidi pupuk, tapi mengabaikan infrastruktur pertanian dan anggaran untuk pengembangaan atau riset,” kata pengamat pertanian dari UGM, Mohammad Husein Sawit, di Jakarta, Senin (15/8).
Seperti diketahui, setiap tahun Indonesia harus mengeluarkan devisa hingga 50 triliun rupiah atau sekitar 5 persen dari anggaran untuk membeli komoditas pangan, yaitu gandum, kedelai, daging sapi, susu, gula, dan garam. Ironisnya, impor pangan dilakukan dari negara-negara industri seperti Amerika Serikat (AS), Australia, Kanada, dan Uni Eropa, yang sekarang sedang mengalami krisis utang.
Tak cuma itu, hampir 18 triliun rupiah anggaran untuk pertanian dan perkebunan dialokasikan untuk subsidi pupuk. “Padahal kalau infrastruktur pertanian dan perkebunan dibangun, kualitas hasil panen meningkat. Pemasaran hasil panen akan lebih baik sehingga bisa bersaing dengan buah impor,” jelasnya.
Husein kemudian mencontohkan hampir 30 tahun hasil panen didistribusikan dengan truk. Akibatnya, banyak buah yang busuk dan tidak layak jual. “Belum lagi pisang, misalnya, dilemparkan begitu saja ke dalam truk,” jelasnya.
Padahal, negara-negara lain sudah memakai penyimpanan dengan peti pendingin. Malah, di AS, sudah sejak lama dikembangkan sistem Silo atau tempat penyimpanan dan penjaminan hasil pertanian. Dengan sistem ini, kualitas dan stabilitas harga di tingkat petani menjadi terjaga.
Dengan sistem Silo, nilai produk pertanian dijamin oleh pemerintah sehingga petani bisa memperoleh dana tunai di muka. Selain itu, nilai penjualan akhir dibagi berdua atau sebagai tabungan petani dengan bunga komersial. Bisa juga dengan sistem penyertaan, yakni setiap tahun dapat dividen dan tidak kena pajak.
Sebelumnya, Guru Besar Teknologi Pertanian UGM M Maksum mengatakan gagalnya modernisasi dan industrialisasi pertanian nasional akibat kebijakan perekonian nasional yang teramat memanjakan sektor industri non-agro dan menganaktirikan sektor agro.
“Pemanjaan berlebihan import-based industry itu pembunuhan domestik-based industry. Sehingga menjadi jelas bahwa ujungnya modernisasi, industrialisasi dan eskportasi tidak memiliki daya saing kecuali eksportasi bahan mentah beberapa produk. Karena industrialisasi agro tidak dibangun daya saingnya,” katanya.
Penyakit Kronis
Sementara itu, pengamat ekonomi Hendrawan Supratikno melihat adanya dua penyakit kronis ekonomi bangsa yang telah mengakibatkan proses industrialisasi di Indonesia semakin terpuruk. Pertama, biaya ekonomi tinggi yang menggerogoti daya saing dan produktivitas industri nasional serta penyakit ekonomi bernilai tambah rendah.
“Turunan dari penyakit biaya ekonomi tinggi akhirnya telah mendorong industri korupsi berkembang dengan pesatnya. Untuk mengatasinya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu,” ujar Hendrawan.
Sementara untuk penyakit ekonomi bernilai tambah rendah, menurut Hendrawan, tidak jauh berbeda dengan model perekonomian zaman VOC (penjajahan kolonial Belanda) di masa lalu. di AS menggambarkan bahwa bangsa ini hanya mampu mengekspor bahan mentah saja dan setelah diolah di luar negeri kembali diimpor lagi ke Indonesia.
“Selama dua penyakit itu belum bisa dibasmi hingga ke akar-akarnya, jangan harap Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan mampu bersaing dengan negara-negara dunia lainnya,” ujar Hendrawan.
Selain kedua penyakit ekonomi yang menghambat proses industrialisasi di Indonesia itu, ia menambahkan, masih ada lagi faktor lemahnya koordinasi diantara instansi pemerintahan yang terkait.
“Koordinasi adalah satu hal yang sangat sulit sekali di lakukan di negara ini. Kalau koordinasi itu bisa berjalan dengan baik, mungkin rezeki akan berkurang. Karenanya koordinasi itu dibuat sekacau mungkin,” ujarnya.
Related Posts
