Walubi-LKBI kritisi permasalahan teknis program bantuan di tengah pandemic covid
dilaporkan: Setiawan Liu
Jakarta, 23 Juli 2021/Indonesia Media – Di tengah pandemic covid yang masih berlangsung, LKBI (lembaga keagamaan Buddha Indonesia) menilai tindakan Pemerintah Indonesia sudah sangat benar, walaupun ada permasalahan teknis di lapangan, yakni keterlambatan pendistribusian bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Ketika masyarakat yang keadaan ekonominya pas-pasan diharuskan menutup usahanya, otomatis penghasilan mereka menurun. Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo sudah mengumumkan program bantuan sembako untuk warga kurang mampu, dan sempat membagikan langsung kepada warga. “Presiden Jokowi sudah action, membagi-bagikan sembako pada malam hari di Sunter (Jakarta Utara) dan beberapa wilayah DKI. Tapi hal yang urgent, para kepala daerah mulai dari gubernur sampai walikota, bupati harus melakukan hal yang sama, menyalurkan langsung bantuan,” Ketua umum Walubi – LKBI, Rusli Tan mengatakan kepada Redaksi.
LKBI (lembaga keagamaan Buddha Indonesia) merupakan salah satu anggota Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia). Skala LKBI lebih kecil dibanding Walubi. Tapi ada ketentuan keorganisasian, bahwa anggota LKBI dapat menjadi anggota Walubi dengan kewajiban terbentuk di enam provinsi. “Untuk bisa masuk menjadi anggota Walubi, awalnya harus berada di LKBI dulu sampai pada (pembentukan kepengurusan) enam provinsi. Setelah itu, ibaratnya ada kenaikan tingkat dan bisa masuk menjadi Anggota Walubi,” kata Rusli Tan
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan sebuah kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan mulia. Kebijakan tersebut mengedepankan keselamatan nyawa manusia di atas kepentingan ekonomi. Sebagaimana, banyak negara di belahan bumi termasuk Indonesia sedang dihantam gelombang kedua pandemic. Banyak warga terpapar karena mutasi virus varian baru yang bermunculan, penularan juga berlangsung cepat dan masif. “Kami mengapresiasi kepada pemerintah pusat yang gencar memberikan vaksinasi gratis serta paket stimulus dana untuk masyarakat luas termasuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),” kata Rusli Tan.
Masyarakat mulai mengkritik pemerintah karena memang kondisinya sangat kritis. Masyarakat tidak berpenghasilan ketika diharuskan tinggal di rumah saja, dan tidak berkegiatan. Sementara bisnis para pengusaha yang awalnya lancar, sempat stuck. “Arus kas menjadi masalah, ketika (kegiatan perusahaan) ditutup. Sebagian besar pengusaha kan berhutang sama supplier dan bank. Ketika usahanya stuck, mereka tidak bisa bayar. Neraca juga problem,” kata Rusli Tan.
Kendatipun beberapa perusahaan yang berorientasi ekspor terutama sektor tambang batubara, perkebunan kelapa sawit relatif aman, tapi para direksi juga menjaga cash flow dengan ketat. Harga batubara mencapai 100 USD/ton, sementara (harga batubara) kalori tinggi, yakni 5500 kcal per kg mencapai 100 USD. Kondisi sektor usaha kayu dan pengolahannya, serta pulp dan kertas juga tidak berbeda dengan batubara. Industri pengolahan kayu olahan, menjadi dissolving pulp tertolong karena orientasi ekspornya ke pasar Tiongkok. Bisnis dalam negeri yang menyasar pasar Tiongkok, tidak terpengaruh (pandemic covid). Karena industri Tiongkok masih jalan dengan efisiensi yang tinggi. Sehingga ekspor batubara Indonesia ke Tiongkok juga masih berjalan. Kecuali pasar Eropah, Amerika, terkena dampak. “Seharusnya pemerintah terkonsentrasi pada kegiatan ekspor ke Tiongkok. Ini peran dan tugas duta besar kita di Tiongkok. Ekspor CPO (crude palm oil) ke Tiongkok juga masih berjalan bagus,” kata Rusli Tan. (sl/IM)
Related Posts
