Tuntut UMP Rp 3,9 juta, buruh sebut subsidi Anies-Sandi salah sasaran

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2018, termasuk pemberian subsidi Transjakarta gratis, Jakmart, dan pangan. Presiden KSPI Said Iqbal menilai hal itu tidak mengakomodir buruh.

Seperti layanan Transjakarta, menurut Said, tidak ada buruh yang menggunakan lantaran banyak mereka menggunakan ojek atau ojek online untuk transportasi.

“Transportasi buruh kan tidak pakai Transjakarta. Naik angkot dulu, naik ojek, naik Go-Jek yang nilainya lebih mahal dari Transjakarta,” ujar dia saat ditemui di lokasi aksi di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/11).

Said menuding, subsidi itu malahan mengakomodir kaum menengah atas. “Transjakarta maupun jakmart maupun subsidi pangan sekitar Rp 500 miliaran itu orientasinya untuk orang kaya, pemilik perusahaan multinasional sebagai contoh yang menggunakan outsourcing dan kontrak misalkan, Mitsubishi, Hotel Sahid, Hotel Kempinski, bank-bank besar itu outsourcing itu kan perusahaan raksasa tidak tepat sasaran,” jelas dia.

Kemudian, Said menilai keputusan subsidi tersebut juga tidak mungkin dilakukan karena tidak ada data jelas yang bisa dipakai. Said menyebut pada masa jabatan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), program itu sudah ada namun tidak kunjung dieksekusi lantaran tidak ada data yang bisa digunakan.

“Dengan demikian apa alasan dan berapa besar nilai anggaran subsidi akan dikeluarkan dan jumlahnya berapa. Kalau itu melebihi atau kurang sebaliknya, kena KPK,” paparnya.

Said menyarankan tidak perlu subsidi seperti itu. Mereka ingin ada kepastian dengan dinaikan UMP sesuai perhitungan kebutuhan hidup layak yang sudah disepakati Dewan Pengupahan.

“Ketemulah harga disepakati ketiga pihak Rp 3,7 juta ditambah inflasi pertumbuhan ekonomi 2018 maka didapat Rp 3,9 juta. Kami sudah menawarkan nilai kompromi UMP Rp 3.75 juta,” tandasnya.

Seperti diketahui, buruh di bawah bendera KSPI menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota dan long march ke Istana Negara. Mereka menolak ketetapan UMP DKI 2018 dan menuntut mencabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Mereka menuding Anies-Sandi telah mengingkari janji politiknya dengan melakukan penetapan berdasarkan PP 78 itu. Pada hari ini, mereka mencabut mandat dukungan dan menyematkan predikat rezim upah murah kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2017-2022.

“Bagi kami poros Istana, DKI Jakarta setali tiga uang adalah pembohong dan mengembalikan rezim upah murah,” ujar Said Iqba ( Mdk / IM )