Transformasi Morotai untuk Safe Haven, Nasionalisme Tionghoa Indonesia

Transformasi Morotai untuk Safe Haven, Nasionalisme Tionghoa Indonesia

dilaporkan: Setiawan Liu

Jakarta, 30 November 2020/Indonesia Media – Management Jababeka & Co tetap akan mentransformasikan Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara menjadi sentra perdagangan regional, sekaligus safe haven seperti Singapura terutama untuk orang-orang Tionghoa Indonesia, belajar dari sejarah pada masa Orde Lama dan Orde Baru terutama exodus di tengah kerusuhan dan pemberlakukan peraturan dan perundang-undangan. Orang Tionghoa di Indonesia selalu merasa terancam terutama kalau ada kerusuhan seperti pada tahun 1965 (G 30 S PKI), PP 10/1959, Kerusuhan rasial Mei 1998. “Yang paling banyak menikmati kejadian-kejadian seperti ini, (yakni) Singapura. Yang paling kena (berdampak keuntungan), Singapura karena dekat dan (korban) tetap masih bisa menjaga kelangsungan bisnisnya di Indonesia. (Transformasi Morotai) adalah mimpi Jababeka, sambil mengajak peran serta orang Tionghoa,” Founder & Chairman Jababeka Morotai SD Darmono mengatakan kepada Redaksi.

Morotai terletak strategis di Kepulauan Halmahera di Maluku Timur Indonesia, terletak di jantung Asia Pasifik antara Asia dan Australia. Perjalanan sekitar tiga jam dari Singapura, Taipeh Taiwan. Pulau Morotai memiliki populasi sekitar 50.000 orang dan mencakup 245.000 hektar atau empat kali luas Singapura). “Jababeka mengajak peran serta terutama orang-orang yang butuh suasana safe haven. Mereka adalah orang-orang Tionghoa yang berpikir Nasionalisme, bahwa Indonesia adalah tanah airnya, tetap harus bela dan tidak mau diusir-usir, exodus. Tetapi mereka kan perlu tempat transit yang affordable, seperti Morotai strategis,” kata Darmono.

Transformasi Morotai menjadi ‘singapura’ baru tentunya dikembangkan oleh orang orang Tionghoa Indonesia dengan kepemilikan saham sampai 51 persen. Sisanya, 49 persen diberikan kepada konsorsium asing. Jababeka juga yakin pebisnis dari China, Hongkong juga tertarik untuk mengembangkan Morotai. Selama ini, Singapura dengan keajaiban ekonominya karena berhasil menerapkan rule of law (penegakan hukum), convenience (kenyamanan) dan security (keamanan). Upaya transformasi Morotai menjadi ‘singapura’ baru juga mengacu pada keberhasilan penerapan tiga aspek tersebut. “Sehingga perlu badan otoritas Morotai, diberikan kepada PT Joint Venture. Karena statusnya ‘otoritas’ sehingga chairman harus disetujui, ditunjuk presiden. Yang paling bagus, chairman nya dijabat oleh mantan Pangdam (Panglima Daerah Militer) yang hubungan dengan presiden, menteri berjalan bagus. CEO nya harus profesional,” tegas Darmono.

Alm. Lee Kwan Yew, seorang overseas chinese (Tionghoa perantauan) yang paling sukses di luar negeri, karena berhasil membangun satu negara yang mayoritas suku Tionghoa. Hal ini berbeda dengan Taiwan, terutama perpolitikannya yang sering konflik dengan China. Singapura tidak konflik dengan China, USA. Tetapi keberhasilan Lee Kwan Yee membangun Singapura sebetulnya adopsi foreign policy (kebijakan luar negeri) Indonesia. Ide-ide Bung Karno (the founding father, presiden pertama Republik Indonesia) mengenai kebijakan bebas aktif, Bhinneka Tunggal Ika juga diadopsi. Banyak suku di Indonesia, sehingga penerapan di Singapura juga sama. Ideologi Pancasila juga diadopsi. “Contohnya, sila Persatuan Indonesia. (karena diadopsi) Singapura, setiap tgl 9 Agustus, rakyatnya mengenakan pakaian Merah Putih. Demokrasi berjalan. Musyawarah untuk mufakat. Kesejahteraan sosial Singapura terjamin. Ini semua teori Indonesia, diaplikasi Singapura dengan baik. Saya selalu berpikir bagaimana (transformasi Morotai) bisa menjadi singapura. Security, convenience dan rule of law, Ini kan gampang dijual. Morotai di bagian Timur Indonesia dekat dengan China, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan. Kedua, indonesia juga membutuhkan morotai menjadi logistic hub, sehingga Indonesia timur berkembang,” tegasnya. (sl/IM)