Tolak Pilkada Tak Langsung, Massa Elemen Ini Akan Kemah di DPR

Aksi serupa juga akan digelar di kantor DPP PAN dan DPP PKS.

Sekitar 65 elemen masyarakat, bergabung bersama Gerakan Rakyat Untuk Pilkada Langsung (Gepala) akan menggelar aksi besar-besaran di Jakarta mulai besok, 22 September 2014, hingga sidang DPR RI memberi keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

RUU Pilkada yang mengatur pemilihan langsung atau tidak langsung kepala daerah, akan diputuskan dalam sidang paripurna DPR RI yang dijadwalkan, Kamis, 25 September mendatang.

Koordinator Lapangan Gepala, Komeng, Minggu, 21 September 2014, menyatakan bahwa aksi bersama ini dilakukan untuk mempertahankan hak keistimewaan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Seluruh elemen yang tergabung dalam Gepala sepakat bahwa pemilihan kepala daerah melalui anggota DPRD hanya akan mengembalikan demokrasi ke era sebelum reformasi.

“Gerakan ini mengembalikan kemewahan rakyat dalam melakukan pilkada secara langsung,” ujar Komeng dalam jumpa pers di Jakarta.

Rangkaian aksi Gepala, ia melanjutkan, akan dimulai dengan berkemah secara massal di komplek Gedung DPR RI, Jakarta, mulai besok hingga kamis mendatang. Aksi serupa  juga akan di lakukan di gedung kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kenapa hanya dua partai yang dipilih sebagai lokasi aksi? Komeng menjelaskan, kedua partai tersebut lahir di era reformasi. Oleh karena itu perlu ada komitmen dukungan dari kedua partai tersebut untuk memastikan RUU itu dibatalkan DPR.

“Kalau tidak dibatalkan, ini kemunduran demokrasi di Indonesia,” katanya.

Aksi akan dilanjutkan di kantor Wakil Presiden Boediono keesokan harinya, Selasa, 23 September 2014. Wapres diharapkan memberikan dukungannya terhadap rakyat, sehingga demokrasi yang sedang dibangun saat ini terus berkembang.

“Kami akan terus aksi hingga tanggal 25 September, kamping tetap akan dilakukan oleh ratusan massa,” kata Komeng.

Hadir dalam konfrensi pers tersebut, salah satu aktivis 1980-an, Jumhur Hidayat, yang juga mantan kepala BNP2TKI. Jumhur menyatakan ia turut mendukung aksi ini.

Menurut Jumhur, RUU tersebut bisa dibatalkan langsung oleh kepala negara dengan cara mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa UU ini tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

“Kami minta Pak Boediono mengeluarkan maklumat untuk menarik RUU Pilkada yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kenapa Wapres, karena Presiden sedang melakukan kunjungan kenegaraan saat ini,” kata Jumhur.

Elemen mansyarakat yang bergabung dalam pergerakan ini antara lain,  LMND, SBSI, FSPI, Gapersi. KSPSI, Garda Trisakti, GPPI dan Prodem. Tidak hanya itu, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) juga menyatakan dukungannya terhadap gerakan tersebut.