Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko mengemukakan siap bekerja sama dengan Kapolri terpilih. Siapapun Kapolri yang dipilih melalui proses yang benar, TNI siap bekerja sama.
“TNI tetap akan bekerja sama dengan Polri, dan kesetiaan tertinggi Prajurit TNI kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Moeldoko usai acara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dari Marsekal TNI IB Putu Dunia kepada Marsekal Madya TNI Agus Supriatna di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (15/1).
Ia tidak menyinggung secara khusus dengan Kapolri yang baru saja disetujui DPR yaitu Budi Gunawan. Dia juga tidak mau komentari status tersangka Budi. Dia hanya tegaskan TNI siap bekerja sama, siapapun pemimpin Kapolri.
Terkait rencana pergantian dirinya dari jabatan Panglima, Moeldoko menegaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung sepenuhnya hak prerogatif Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
TNI tidak ragu dalam menjalankan tugas, kesetiaan dan loyalitas karena loyalitas TNI adalah tegak lurus dan tidak kemana-mana.
“Bagi prajurit TNI tidak mengenal siapapun presidennya, karena Presiden RI adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan. Prajurit TNI loyal kepada Panglima TNI dan Panglima TNI loyal kepada Presiden Republik Indonesia,” tegasnya.
Hukum Demokrasi (HAM,KUHP,Hukum Tata Negara) yang diterapkan di negara bangsa ini sudah sesuai dengan nilai2 demokrasi yang sudah menjadi main stream didunia internasional.Dan Hukum Demokrasi ini sudah teruji dan terbukti akan kebenaran penerapannya dalam ruang dan waktu (di dunia ini) selama ratusan tahun.Dan pada kenyataannya negara2 bangsa yang menerapkan Hukum Demokrasi ini,masyarakatnya dalam segala hal/kualitasnya masih tetap jauh diatas dibandingkan dengan negara2 bangsa yang masih menerapkan Hukum berdasarkan :”ideologie agama, kekuasaan ,politik, faham, kebudayaab, ras atau SARA,dll.’ Oleh karena itu,dalam kasus ini keputusan KPK menetapkan calon KAPOLRI BG adalah tersangka korups berdasarkan fakta lebih dari 2 alat buktii harus didukung oleh negara bangsa ini. Soal ada yang mengatakan ini dan itu,misalnya mendadak menjadi tersangka,tidak pernah diperiksa sebelumnya,dll itu adalah soal lain..Dan clearens dari KOMPOLNAS harus diuji oleh KPK dan lembaga2 instansi Hukum yang lain karena bisa dikatakan jeruk makan jeruk alias kurang fair apabila hanya di tetapkan oleh keluarga sendiri. Jadi dalam konteks ini ; kebudayaan,moral,kekuasaan,agama,politik,SARA,boleh saja dibicarakan atau diperdebatkan dalam ruang public tapi semua itu harus diletakkan dibawa Hukum Demorasi atau semua itu tidak boleh berada diatas Hukum Demokrasi.
TNI Siap Kerja Sama Dengan Kapolri Terpilih dan hasilnya nanti akan tetap sama karena masih terlalu banyak Motto Bawahan Cari Uang Tambahan dan saling Bersaing Adu Kekuatan memperebutkan Lahan Duit dan kurangnya Tindakan Tegas Para Atasan secara Hukum
Tolong Pak TNI bebaskan pak Bambang W .. kalau sama TNI kan takut pada
Kalau Presidennya mendukung Koruptor gi mana Pak Mul? Tetap Loyalkah? Kalau Pak Mul sampai loyal yg membabibuta, kamu adalah manusia paling bejat, sudah di bayar oleh rakyat memeras rakyat bahkan mungkin bisa tega membunuh rakyat.