TNI-Polri Diusulkan Hengkang dari Papua Hindari Perang dengan KKB, Mahfud MD: Enggak Mungkin

Adanya usulan yang meminta TNI-Polri segera hengkang dari Papua guna meredam teror Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua ditolak.

Pihak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menolak usulan tersebut karena alasan kepentingan negara.

Bahkan Mahfud MD menyebut kalau sehari saja TNI-Polri ditarik maka akan terjadi kehancuran.

Terlebih lagi, KKB Papua semakin beringas melakukan aksi teror baru-baru ini.

Contohnya saja warga Tembagapura yang berbondong-bondong mengungsi lantaran takut dengan sepak terjang KKB Papua.

 

Teror KKB Papua juga menelan korban jiwa dari pihak aparat maupun masyarakat.

Sehingga wajar saja Mahfud MD menolak usulan TNI-Polri ditarik dari Papua.

Hal ini diungkapkan oleh Mahfud MD saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

“Ada yang usul, TNI-Polri enggak usah ikut-ikut, biar enggak terkesan militeristik. Loh bagaimana sebuah negara melarang TNI-Polri masuk menjaga negaranya, enggak mungkin,” ujar Mahfud, dilansir dari Kompas.com dalam artikel ‘TNI-Polri Diusulkan Hengkang dari Papua, Mahfud: Enggak Mungkin!’.

Mahfud menegaskan, sejak kali pertama usulan tersebut berhembus, pihaknya mengklaim menjadi orang paling tidak setuju agar TNK-Polri ditarik dari Papua.

Menurut dia, TNI-Polri harus tetap bertahan di Papua.

“Tetap harus ada di situ, tinggal bagaimana berkoordinasinya,” ujar dia.

Dia justru mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah negara menarik personel TNI-Polri dari salah satu wilayah kedaulatannya sendiri.

“Bagaimana sebuah negara menarik TNI dan Polri dari situ? Hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur. Ya harus hadir di situ,” tegas dia.

“Tinggal bagaimana itu lebih manusiawi, lebih kependekatan kesejahteraan,” kata dia.

Mahfud juga mengatakan, sebetulnya kekuatan TNI maupun Polri dapat dengan mudah memenangi perlawanan guna mengakhiri aksi KKB Papua.

Mengingat, perbandingan jumlah aparat keamanan dengan anggota kelompok separatisme sangat tak sepadan.

Mahfud memprediksi, apabila TNI-Polri melayani perlawanan separatisme, maka kemenangan bagi TNI dan Polri dapat diraih dengan mudah dan cepat.

Namun demikian, pemerintah tetap tak ingin menempuh jalur militeristis untuk mengamankan situasi.

Kita tidak melakukan pendekatan seperti itu, tidak memilih yang gampang seperti itu, karena yang gampang seperti itu kalau dari sudut ilmu gerilya itu tidak menyelesaikan masalah,” kata dia.

Serangan Brutal KKB Papua akan Berakhir Sia-sia

Sebelumnya, Mahfud MD juga menyatakan pelaksanaan PON XX/2020 Papua akan tetap terlaksana kendati ada gangguan dari KKB Papua.

“Soal ada upaya gangguan terhadap PON, itu sudah dibicarakan bahwa PON itu akan tetap berlangsung dengan baik dan pemerintah sudah mengantisipasi semuanya,” ujar Mahfud, Kamis (5/3/2020), dilansir dari Kompas.com dalam artikel ‘Soal Gangguan KKB Jelang PON di Papua, Mahfud MD: Sudah Diatasi’.

Mahfud mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah menyiapkan antisipasi upaya penggagalan yang dilakukan KKB Papua.

“Memang ada gangguan seperti itu dan sudah diatasi berdasar SOP yang ada di Polri,” ucap Mahfud.

Intensitas gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB Papua selama awal tahun ini terus meningkat.

Aksi penembakan terjadi di beberapa daerah, yaitu di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mimika, Pegunungan Bintang, dan Keerom.

Menurut Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi, ulah KKB memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menggagalkan dua agenda nasional yang akan dilaksanakan di Papua pada tahun ini.

Agenda tersebut yaitu PON dan Pilkada Papua.

Ia juga menilai, saat ini antar-KKB belum terhubung. Namun, mereka memiliki kesamaan tujuan sehingga beberapa kelompok melakukan aksi dalam kurun waktu yang singkat.

Masing-masing KKB Papua, kata Dax, memiliki ego yang cukup tinggi sehingga beberapa kasus penembakan di Papua selama Februari 2020 terjadi dalam waktu yang berdekatan.

“Mungkin agendanya untuk menggagalkan itu (PON dan pilkada).

Belum tentu (antar-kelompok) terkordinir juga, bisa jadi lebih pada solidaritas antar-kelompok saja, jadi di sana bunyi di sini bunyi. Tentu persaingan diantara mereka tetap ada,” kata dia.

Namun, Dax mengakui bila saat ini antar KKB Papua di wilayah pegunungan tengah Papua mulai menurunkan ego mereka dan cenderung mulai berkomunikasi.

Hal ini terlihat dengan bergeraknya beberapa KKB Papua menuju Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Bahkan, aksi penembakan di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada Senin (2/3/2020) lalu, ia anggap dilakukan oleh kelompok baru yang ingin menunjukkan eksistensinya.

“Kalau saya lihat mereka yang di pegunungan tengah nih mulai cair persaingannya, yang di Oksibil ini mau menunjukan eksistensinya,” kata Dax.

TNI/Polri akan tetap berusaha menjaga situasi keamanan di Papua kondusif.

Aparat, katanya lagi, akan tetap mengedepankan upaya persuasif dan tetap melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan aksi kriminal.

Strategi Redam Teror KKB Papua ala Tito Karnavian

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memiliki strategi khusus untuk meredam teror KKB Papua.

Seperti diketahui, teror KKB Papua semakin beringas baru-baru ini.

Teror KKB Papua membuat ratusan warga Tembagapura mengungsi bahkan jatuh korban jiwa dari pihak TNI.

Menanggapai hal itu, Tito Karnavian mengungkapkan strateginya untuk meredam teror KKB Papua.

Tito Karnavian meminta agar Pemerintah Daerah Mimika menjalin komunikasi dengan tokoh setempat yang disegani agar dapat berdialog dengan KKB Papua.

“Dari pemda (Mimika) kita minta untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang disegani di sana, baik tokoh agama maupun tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita.

Berbicara dengan kelompok-kelompok bersenjata itu,” ujar Tito, Selasa (10/3/2020), dilansir dari Kompas.com dalam artikel ‘Redam Teror KKB, Tito Minta Pemda Mimika Jalin Komunikasi dengan Tokoh yang Disegani’.

Menurut Tito, dialog dengan KKB Papua cukup efektif guna meredam aksi teror mereka.

Hal itu juga yang pernah dilakukannya saat Tito menjabat Kapolda Papua pada 2012-2014.

“Pengalaman saya selaku Kapolda Papua dua tahun, banyak beberapa kali saya bisa melakukan komunikasi-komunikasi dengan mereka, sehingga mereka tidak melakukan aksi kekerasan,” ungkap dia.

Ia juga mengatakan seandainya cara itu tidak bisa dilaksanakan dan KKB Papua tetap melakukan pelanggaran hukum apalagi jika ada korban meninggal dari warga, maka tindakan tegas harus dilakukan.

“Tapi seandainyatidak bisa dilaksanakan dan mereka melanggar hukum apalagi ada yang meninggal segala macam, kita harus bertindak tegas. Tegas. Kita harus tegakkan hukum. Siapapun dia, tegas” kata mantan Kapolri ini.

Di samping itu, Tito juga meminta kepada TNI dan Polri untuk memperkuat pengamanan Papua, pasca-penembakan yang dilakukan oleh KKB Papua di Tembagapura.

“Saya tentu meminta kepada Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI bila perlu satgas yang ada tambah, perkuat lagi.

Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi dengan senjata” kata Mendagri usai bertemu Mahfud MD, dilansir dari Antara. (Putra Dewangga Candra Seta) ( WK / IM )