Sri Mulyani bongkar bukti tak efektifnya dana desa Rp 40 triliun

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 pada Oktober 2016 lalu.

Dalam APBN 2017 disebutkan pendapatan negara disepakati sebesar Rp 1.750 triliun, yang terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.748 triliun dan penerima hibah sebesar Rp 1.372 triliun.

Untuk belanja negara tahun 2017 disepakati sebesar Rp 2.080 triliun. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.315 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 764 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, transfer dana ke daerah pada tahun ini sudah sangat banyak, terdiri dari dana alokasi khusus (DAK), dana desa serta dana alokasi umum (DAU). Belanja pemerintah pusat dengan dengan dana ke daerah disebut hanya berbeda Rp 1 triliun saja.

“Transfer daerah sudah sangat besar, kita harapkan daerah bisa meningkatkan kapasitas melayani masyarakat dengan baik,” ucap Sri Mulyani dalam acara investor gathering di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (7/2).

Selain itu, dengan besarnya dana untuk daerah, diharapkan daerah di seluruh Indonesia mampu memacu pertumbuhan ekonominya. Ani, sapaan akrab Sri Mulyani juga berharap agar banyak daerah yang terhubung ke pasar baru dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

“Kita harapkan muncul pelaku ekonomi lama, setengah lama dan baru untuk investasi di Indonesia,” katanya.

Meski demikian, Sri Mulyani masih menemukan berbagai fakta dari tidak efektifnya penyerapan transfer ke daerah dan dana desa di sejumlah daerah. Berikut selengkapnya.( Mdk / IM )