Sembilan Menteri Tak Pantas Dapat Bintang Jasa

Sejarahwan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam di Jakarta, Selasa (13/8), menyebutkan pemberian tanda jasa itu sangat ironis. Pasalnya para menteri yang menerimanya sama sekali tidak menunjukkan prestasi kinerja yang luar biasa. “Saya pertanyakan dasar pemberian ini. Orang yang mendapat Bintang Mahaputera itu ialah yang sudah bekerja luar biasa melampaui tugas-tugasnya. Tetapi para menteri ini kan sama sekali tidak menunjukan kerja yang luar biasa,” kata Asvi.

Presiden Yudhoyono kemarin menyematkan Bintang Mahaputera kepada 11 tokoh, delapan di antaranya adalah para menteri dalam kabinetnya sendiri dan satu mantan ketua lembaga. Sembilan menteri tersebut ialah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Satu penghargaan diberikan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Sementara dua lagi diberikan kepada almarhumah Hj Rahman El Yunusiah dan Almarhum Abdul Rahman Baswedan.

Menurut Asvi, jika menilik sepak terjang maka hanya dua tokoh yang memang layak menerima Bintang Mahaputera Adipradana, yaitu almarhumah Hj Rahman El Yunusiah dan almarhum Abdul Rahman Baswedan. Bahkan dua tokoh itu dinilai laik mendapat gelar pahlawan. “Karena itu sangat tidak pantas para menteri itu mendapat gelar yang sama dengan kedua tokoh tersebut,” ujar Asvi.

Dia menilai Presiden Yudhoyono sudah meniru cara-cara Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang mengobral tanda jasa kepada para kolega-kolega terdekatnya, bahkan sampai istri menteri pun mendapat gelar tersebut. “Ini hanya bagi-bagi kapling kuburan di Taman Makam Pahlawan Kalibata,” tutur Asvi. Itu karena penerima tanda jasa Bintang Mahaputera berhak dimakamkan di TMP Kalibata. Ia mencontohkan sosok Menteri Agama Suryadarma Ali belum layak menerima anugerah tersebut. Prestasinya tidak jelas dan bahkan kerap menyakiti hati kaum minoritas, misalnya ketika dia meminta kaum minoritas Syiah bertobat.

Pakar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menyayangkan pemberian penghargaan itu. Menurutnya, Presiden Yudhoyono telah menggunakan negara untuk menyatakan rasa terima kasih pribadinya kepada para menteri yang loyal. “Tidak pantas atas nama rakyat dia memberikan penghargaan kepada orang-orang yang tidak jelas prestasinya,” ujarnya.

Tidak ada jasa luar biasa yang dilakukan para menteri tersebut. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, misalnya, dianggap gagal dalam pembangunan infrastruktur jalan. Jalur Pantura (pantai utara Pulau Jawa) setiap tahun selalu diperbaiki tanpa pernah selesai. Menteri Pendidikan M Nuh gagal mengawal pelaksanaan ujian negara sehingga terjadi kekacauan.

UKP4, lembaga di bawah presiden yang mengawasi para menteri pun telah menyampaikan bahwa prestasi para menteri tidak ada yang istimewa. “Kalau anak buahnya sendiri bilang prestasi menteri biasa-biasa saja, kenapa presiden justru memberikan penghargaan setinggi itu? Ini kan akal-akalan saja,” paparnya.

Sementara Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan sangat bersyukur mendapatkan anugerah Bintang Mahaputera tersebut. “Ini sebagai penghargaan negara terhadap kinerja saya selama ini,” katanya. Dia mengatakan ingin menjaga kehormatan tersebut dengan sebaik-sebaiknya dan menghindari perilaku yang bakal membuat cacat penghargaan tersebut,” ungkapnya. Adapun Mantan Ketua MK Mohammad Mahfud MD mengatakan penghargaan tersebut justru menjadi pagar agar dia tetap bekerja dengan serius dan menjaga kepercayaan masyarakat.