“Jangan sampai pemerintah bertindak setelah rakyat Yogyakarta marah.”
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengklarifikasi pernyataannya Jumat lalu.
“Jangan sampai pemerintah bertindak setelah rakyat Yogyakarta marah,” kata Anis, Kamis, 2 Desmber 2010.
Anis Matta berpendapat, memang RUU Keistimewaan Yogyakarta belum selesai drafnya. Namun, polemik telah terlanjur terjadi karena pernyataan Presiden mengenai monarki dan demokrasi.
Yogyakarta, menurut dia, bukan lagi monarki. “Bagaimana mau ada monarki? Bujetnya dari pusat. Semua Undang-undang yang dipakai juga undang-undang negara. Keluarga Keraton pun menyadari itu dengan baik,” kata Anis.
“Sayangnya memang sulit dihindari dampaknya yang luar biasa bagi masyarakat Yogja. Artinya ketersinggungan yang ditimbulkan oleh kata monarki,” katanya.
“Saya kira memang Yogya ini fitur penting dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Anis Matta. “Saya kira kita memang perlu mengapresiasi sebagaimana kita mengapresiasi Aceh, DKI, dan Papua,” ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 2 Desember 2010.
Dan, apresiasi untuk Yogyakarta ini, kata Anis, paling telat dibanding tiga daerah tersebut. “Supaya jangan sampai ada pandangan bahwa kalau kita tak memberontak di republik ini, kita tidak akan mendapatkan hak-hak kita. Orang Aceh mesti marah dulu, orang Papua mesti marah dulu, baru dapat haknya,” kata Anis. “Nanti orang Yogya yang kelamaan diam mesti marah dulu baru dapat haknya, itu kan tidak bagus.”
Pada Jumat lalu, Presiden menyampaikan pengantar dalam rapat terbatas membahas persiapan RUU Keistimewaan Yogyakarta yang kemudian jadi polemik. SBY menyatakan, sistem monarki jangan sampai berbenturan dengan konstitusi dan demokrasi. Keesokan harinya, Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar jumpa pers khusus menanyakan balik mengenai maksud SBY.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah membantah adanya konflik antara Presiden SBY dan Sultan Hamengkubuwono X. “Isunya saja yang sudah ke mana-mana. Padahal itu (pembahasan penetapan atau pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DIY dalam RUU Keistimewaan Yogya) adalah satu hal yang wajar, bukan konflik antara Presiden dan Sultan,” kata Gamawan Selasa, 30 November.
Dan hari ini, Presiden bersama Sultan akan menyampaikan penjelasan panjang lebar soal RUU ini.
Related Posts
