“Ini menegaskan pengakuan masyarakat internasional atas kemajuan HAM di tanah air.”
Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2011-2014, pada Sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, 20 Mei 2011, pukul 12.00 waktu setempat. Ini merupakan keanggotaan Indonesia untuk ketiga kalinya di badan tersebut, sejak Dewan HAM PBB terbentuk pada tahun 2006.
Pencapaian Indonesia tersebut semakin bermakna, karena kali ini Indonesia berhasil terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB dengan suara terbesar. Dari 191 negara yang memiliki hak suara untuk menentukan keanggotaan Dewan HAM PBB, 184 di antaranya menyetujui keikutsertaan Indonesia.
“Terpilihnya Indonesia untuk ketiga kalinya dengan suara terbesar, kembali menegaskan pengakuan masyarakat internasional atas semakin kokohnya proses demokrasi dan kemajuan HAM di tanah air,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam rilis resmi Kementerian Luar Negeri RI.
Di samping itu, ujar Natalegawa, hal tersebut juga mencerminkan apresiasi masyarakat internasional terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda-agenda Hak Asasi Manusia, baik di kawasan maupun di forum internasional.
“Terpilihnya Indonesia menunjukkan konsistensi Indonesia yang selama lebih dari satu dekade terakhir senantiasa menetapkan Hak Asasi Manusia menjadi bagian dari agenda dan prioritas politik luar negeri Indonesia,” imbuh Natalegawa.
Dengan terpilihnya Indonesia di Dewan HAM PBB ini, ujarnya, maka kini Indonesia memiliki peluang besar untuk semakin berperan dalam mengedepankan masalah Hak Asasi Manusia, sebagai bagian penting dari kerjasama internasional antaranegara-negara di dunia.
Korban HAM: SBY Tak Lebih Baik dari Soeharto
Pemerintahan SBY dinilai kurang tegas dan tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
Survei yang dilakukan Indo Barometer memperlihatkan hasil yang mengejutkan. Dalam survei itu, terlihat kerinduan masyarakat terhadap kondisi di masa Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, ketimbang masa reformasi di zaman Susilo Bambang Yudhoyono.
Hasil survei ini pun mengundang tanggapan oleh orang tua dari beberapa korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Baik pelanggaran HAM tahun 1965 dan peristiwa reformasi 1998, yang selama ini dikaitkan dengan Orde Baru.
Ruyati misalnya, orang tua korban peristiwa reformasi 1998 yang mengakui mengalami perubahan di tingkat ekonomi antara zaman Soeharto dan SBY. Namun, keduanya memiliki persamaan pada penanganan kasus pelanggaran HAM.
“Saat ini, pemerintahan SBY kurang tegas dan belum menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM sejak reformasi,” ujarnya di Jakarta, Jumat 20 Mei 2011.
Sementara itu, Hutomo, yang merupakan korban peristiwa 1965, mengatakan reformasi tidak bisa dibilang gagal.
“Namun, pada hakikatnya semua sama, karena dalam kepemimpinan negara ini masih ada sistem yang bermain yaitu sistem neoliberalisme, di mana pasar bebas yang berkuasa,” ujar Hutomo.
“Soeharto tidak banyak ngomong, tapi tindakannya yang banyak, sedangkan SBY banyak janji tapi tindakannya kurang,” tegas Hutomo
Related Posts
