Presiden Joko Widodo dinilai perlu memberi jaminan perlindungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi tuntasnya proses hukum mega korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP yang menyeret nama sejumlah pejabat dan anggota DPR RI. Langkah perlindungan yang bisa dilakukan pemerintahan Jokowi-JK adalah tidak menyepakati usulan DPR terkait pembahasan revisi UU KPK.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Hifdzil Alim menilai, munculnya kembali wacana revisi UU KPK adalah upaya melemahkan KPK. Proses hukum atas skandal megakorupsi e-KTP akan dijadikan jalan masuk merevisi UU KPK. Beberapa poin revisi UU KPK berpotensi melemahkan lembaga antirasuah. Poin itu diantaranya pembentukan dewan pengawas, pengaturan penyadapan, dan larangan mengangkat penyidik independen.
“Jika revisi UU KPK dilaksanakan maka akan mengganggu jalannya pengungkapan megakorupsi e-KTP. Ini serangan sistematis secara konstitusional. KPK perlu mengusulkan kepada Presiden agar tidak menyepakati revisi UU KPK,” ujar Hifdzil saat ditemui di Pukat UGM, Selasa (21/3).
Dia melihat, beberapa pihak berpotensi menjadi tersangka kasus korupsi yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. “KPK juga harus menyebut 14 pihak yang tersangkut kasus KTP El, agar bisa dianggap fair dalam penanganan dan tidak dijadikan alasan untuk membentuk dewan pengawas (salah satu poin revisi yang diusulkan DPR),” kata Hifdzil.
Peneliti Pukat UGM lainnya, Zaenurrohman mengatakan, DPR seperti tak pernah berhenti mencoba melemahkan KPK. DPR telah melakukan sosialisasi revisi UU KPK di sejumlah perguruan tinggi. Upaya revisi KPK ini mirip dengan kasus cicak buaya beberapa waktu lalu.
“Kasus e-KTP berlangsung pula upaya pelemahan KPK. Upaya pelemahan KPK ini harus ditolak karena KPK sedang menegakkan hukum. Ini tidak lebih dari upaya pelemahan KPK secara sistematis,” ucap Zaenurrohman.( Mdk / IM )
Related Posts
