JAKARTA – Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, tak semua studi banding yang dilakukan
anggota Dewan tak bermanfaat. Pernyataan ini dilontarkannya menanggapi respons publik yang
mengecam sejumlah agenda kunjungan kerja komisi dan alat kelengkapan DPR pada masa reses
ini.Menurut Pramono, ada studi banding dan kunjungan kerja yang bermanfaat yang sudah dievaluasi
dalam rapat antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, maupun komisi dan badan-badan.
“Memang tidak semua studi banding tidak ada manfaatnya, beberapa memang diperlukan. Karena kita
tidak mempunyai perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya tentang informasi
geospasial, kultural dan sebagainya. Tetapi untuk beberapa hal yang di kita sudah ada, apalagi kalau ini
hanya berkaitan dengan penyempurnaan UU, seyogianya, saya termasuk yang berpandangan tidak perlu
dilakukan studi banding,” katanya di Gedung DPR, Selasa (19/4/2011).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, pandangan dan aspirasi masyarakat tentang kunjungan kerja
menjadi perhatian pimpinan DPR. Sebagai pimpinan yang dua kali memimpin rapat koordinasi, aspirasi
masyarakat sudah dibicarakan. Namun, karena permintaan anggota dan anggaran sudah tersedia, banyak
rencana kunjungan kerja dan studi banding yang akhirnya dilanjutkan. Hanya saja, Pramono mengatakan,
pimpinan tetap merespons keberatan masyarakat demi efektivitas dan efisiensi kinerja DPR.
DPR, lanjutnya, tetap harus melakukan introspeksi diri untuk bekerja sesuai keinginan masyarakat yang
diwakilinya. Evaluasi juga kerap dilakukan untuk anggaran kunjungan kerja dan studi banding DPR.
Namun, jumlah itu dinilai sudah cukup.”Anggaran memang disahkan DPR dan pemerintah, tetapi yang
juga perlu dikaji dan dilakukan, sebenarnya anggaran DPR untuk kunjungan dibandingkan dengan satu
departemen (kementerian) saja lebih kecil. Tapi karena ini lembaga politik, perhatian publik menjadi luar
biasa. Dan itu sudah menjadi risiko dan konsekuensi dari lembaga ini,” ujarnya.
Pramono sepakat, kunjungan ke luar negeri yang tidak bermanfaat harus dibatasi.
Anggaran studi banding
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, untuk kegiatan kunjungan kerja ke
luar negeri selama masa reses ini, DPR setidaknya menghabiskan anggaran tak kurang dari Rp12 miliar.
Anggaran sebesar ini digunakan oleh Komisi I, Komisi VIII, dan Komisi X yang berkunjung ke sejumlah
negara.”Keempat alat kelengkapan DPR ini melakukan pelesiran ke luar negeri sebanyak 11 kunjungan
dengan lokasi delapan negara,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Ucok Sky Khadaffi,
akhir pekan lalu.
Anggaran kunjungan Komisi I ke lima negara mencapai Rp 5,7 miliar dengan rincian ke Amerika Serikat
(1-7 Mei) senilai Rp 1,4 miliar, ke Rusia Rp 1,2 miliar, Turki (16-22 April) Rp 879 juta, Perancis (12-
20 Apri) menghabiskan Rp 944 juta, dan ke Spanyol Rp 1,2 miliar. Adapun anggaran Komisi VIII untuk
berkunjung ke China dan Australia pada 17-24 April mencapai Rp 1,4 miliar dengan rincian ke China
Rp 668 juta dan Australia Rp 811 juta. Komisi VIII ke China dan Australia dalam rangka menyusun
Rancangan Undang-Undang Fakir Miskin.
Selanjutnya, Komisi X yang berencana mengunjungi Spanyol dan China pada 24-30 April. Anggarannya
mencapai Rp 2 miliar dengan rincian Rp 1,32 miliar ke Spanyol dan Rp 688 juta ke China. Komisi X ke
Spanyol dan China untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan
wisata.Sementara itu, anggaran kunjungan BURT ke Inggris dan Amerika pada 1-7 Mei mencapai Rp
3,54 miliar, yaitu ke Inggris Rp 1,57 miliar dan AS Rp 1,96 miliar.
Related Posts
