JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, tidak ada alasan politis dalam penetapan John F Kennedy School of Government, Universitas Harvard, Amerika Serikat (AS) sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) 38 pejabat daerah dan dua pejabat Kemendagri.

Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan, School of Government tersebut adalah yang terbaik di dunia. Dia menjelaskan, salah satu yang dipelajari dalam diklat tersebut adalah menyederhanakan laporan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah.

“Tidak ada alasan politis apa pun. Karena Harvard yang bersedia memberi pendidikan gratis dan School of Government adalah yang terbaik di dunia,” katanya, di Jakarta, Jumat (16/9).

Ia menyetujui karakter daerah-daerah Indonesia memang tidak sama dengan AS. Meski demikian, 19 bupati/wali kota dan 19 ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setidaknya dapat mempelajari sistem transparansi dan akuntabilitas kinerja pemda AS.

“Prinsip-prinsipnya, misalnya keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. Bagaimana semangatnya. Nanti aplikasinya disesuasikan dengan daerahnya,” katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan diklat pejabat daerah itu mengacu pada Peraturan Mendagri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota.

Salah satu materi yang akan dipelajari para pejabat itu adalah menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah. Selama ini, laporan kinerja daerah masih dibuat dalam bentuk yang rumit dan sulit dipelajari. “Di AS, laporan kepala daerah hanya sepuluh halaman. Pointer-pointer-nya saja yang dibuat. Itu akan jadi inspirasi kita,” katanya.

Materi lain yang dapat dipelajari adalah membuat kontrak kerja antara kepala daerah dengan kepala daerah mengenai target kerja selama setahun. Pada akhir tahun, yang perlu dilaporkan kepala daerah adalah kinerja berdasarkan target yang telah disampaikan. “Laporan ke BPK ada, laporan ke DPRD ada, laporan ke publik ada,” katanya.

Menyinggung soal pemberian diklat gelombang dua bagi pejabat daerah lain, katanya, tergantung pada evaluasi diklat tersebut. Namun, yang paling mungkin adalah melakukan studi banding bagi kepala daerah yang menjalani diklat di Universitas Harvard. “Nanti kita lihat evaluasi program ini. Bisa saja nanti ada yang bagus. Kalau ada 20 daerah yang maju, kami studi bandingkan nanti,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnyzar Moenek menjelaskan, pendidikan dibiayai Rajawali Foundation dan disponsori Universitas Harvard. Donny, demikian dia akrab dipanggil, menjelaskan, para pejabat daerah tersebut akan belajar pemerintahan daerah dan otonomi daerah, baik secara teori maupun studi banding.

Rombongan Bupati Kursus ke Harvard

Pengiriman 40 bupati dan wali kota ke Amerika Serikat untuk mengikuti kursus manajemen pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam di Harvard University perlu dikritisi, karena mereka harus meninggalkan tugas cukup lama.

Apalagi ada kekhawatiran mengenai kepentingan tertentu di balik agenda kursus tersebut dari pihak sponsor yang membiayai sebagian perjalanan mereka.

Banyak reaksi negatif dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahkan penolakan pejabat daerah, yang menilai keberangkatan para bupati/wali kota itu sebagai pemborosan dan tidak jelas kegunaannya. Reaksi tersebut mencerminkan kekhawatiran terhadap efektivitas “kursus” ke AS tersebut, selain kecurigaan adanya agenda terselubung di balik perjalanan ini.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dikabarkan tidak setuju dengan rencana ini. Ia telah melarang Bupati Semarang Munjirin mengikuti program tersebut, sekalipun yang bersangkutan terpilih sebagai salah satu lulusan terbaik Diklat Kemendagri.

“Tidak saya izinkan,” kata Bibit beberapa waktu lalu. Bila Munjirin tetap berangkat atas izin Mendagri, Bibit tetap tidak akan memberikan izin dan masyarakat dipersilakan menilai kelayakan yang bersangkutan.

Pada dasarnya, kegiatan pendidikan itu bagus dan sangat dianjurkan. Apalagi bagi para pejabat yang bertugas melayani kepentingan publik, yang tentu saja membutuhkan penyegaran terus-menerus agar mutu pelayanan mereka bisa ditingkatkan.

Hal ini sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berkeinginan terus memperbaiki kualitas pelayanan birokrasinya.

Tentu saja dalam kerangka inilah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memprakarsai pengiriman para bupati dan wali kota untuk belajar ke AS.

Apalagi ke-40 pejabat daerah itu adalah mereka yang menyandang predikat sebagai lulusan terbaik dari Diklat yang diselenggarakan kementeriannya. Artinya, mereka adalah pejabat yang memiliki keseriusan untuk menimba ilmu ke AS dan bukan untuk sekadar jalan-jalan.

Sangat bisa dipahami bila Mendagri berpandangan dalam era otonomi daerah sekarang ini para pejabat daerah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai agar mampu mengelola daerahnya secara inovatif, kreatif, produktif, dan bertanggung jawab.

Kenyataan selama ini menunjukkan banyaknya daerah yang tidak mampu mengembangkan potensinya karena keterbatasan sumberdaya manusia (SDM). Akibatnya banyak daerah tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang berarti mereka terus-menerus bergantung pada kucuran dana dari pusat.

Dari aspek ini, prakarsa Mendagri tersebut bisa dipahami. Namun banyak pula reaksi yang menyesalkan keputusan Mendagri mengirim rombongan pejabat tersebut. Ada beberapa aspek yang mereka pertanyakan.

Misalnya, kenapa Mendagri mengizinkan 40 bupati/wali kota meninggalkan tugas, padahal keberadaan mereka di daerah sangat dibutuhkan rakyat? Kalau benar mereka yang dikirim adalah lulusan terbaik, kenapa harus 40 orang? Kenapa tidak diambil tiga orang terbaik untuk dikirim?

Kalau harus 40 orang yang mengikuti kursus, kenapa Mendagri tidak mengundang saja ahli dari AS dan negara lain untuk mengajar di Jakarta? Kalau memang keberangkatan mereka sepenuhnya rencana pemerintah, kenapa ada pihak swasta yang ikut mensponsorinya?

Banyak pertanyaan lain yang mereka lontarkan, termasuk kecurigaan terhadap kepentingan terselubung dari investor yang mengincar potensi SDA, karena para pejabat tersebut juga harus mempresentasikan potensi ekonomi wilayahnya.

Mendagri Gamawan Fauzi selama ini dikenal sebagai pejabat yang cukup terbuka serta memiliki komitmen tinggi terhadap pelaksanaan good governance dan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Reaksi negatif tentu tidak semestinya terjadi bila segala sesuatunya berjalan normal, sesuai aturan dan akuntabel.

Oleh karena itu, Mendagri perlu menjelaskan kebijakannya secara terbuka kepada publik maupun di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kita tidak menginginkan rencana yang bagus dan mulia ini ternyata dikelola dan ditumpangi kepentingan yang tidak transparan.

Apalagi bila kebijakan tersebut berisiko menabrak rambu-rambu. Penjelasan yang jelas dan gamblang diperlukan agar masalah ini tidak berkembang menjadi bisik-bisik dan desas-desus yang sangat merugikan.