Pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) dinilai sulit berjualan isu antikorupsi dalam kampanye atau upayanya meyakinkan pemilih jelang Pilpres, 9 Juli 2014 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan.
Menurutnya, pasangan Prabowo-Hatta dikelilingi oleh partai politik (parpol) yang elitenya disebut atau diduga terlibat dalam kasus korupsi yang menjadi sorotan publik. Terlebih, belakangan komitmen antikorupsi Prabowo juga disoroti publik karena menyatakan tidak percaya Suryadharma Ali bersalah dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji, meski Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Publik akan menilai bagaimana keseriusan pasangan Prabowo-Hatta dalam hal pemberantasan korupsi, ketika ternyata kekuatan di belakangnya banyak orang-orang yang namanya pernah disebut di pengadilan tipikor dan dalam kesaksian di KPK. Bahkan, Hatta sendiri namanya pernah disebut-sebut dalam kasus hibah kereta api. Makanya, publik akan menanyakan balik ketika mereka “berjualan” isu antikorupsi,” kata Ridwan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (28/5).
Ridwan kemudian mengurai beberapa tokoh di belakang pasangan Prabowo-Hatta yang namanya pernah disebut di pengadilan tipikor seperti Idrus Marham, Priyo Budi Santoso, dan Setya Novanto dari Partai Golkar, kemudian Anis Matta dan Hilmi Aminuddin dari PKS. Bahkan Suryadharma Ali dari PPP saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain itu, dari PBB juga ketua umumnya sudah dicegah oleh KPK dalam kasus yang menjerat Anggoro Widjojo. Bahkan dalam kasus tersebut, nama Mentan Suswono, yang merupakan kader PKS, juga disebut-sebut dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR saat itu.
“Sekarang publik sudah semakin cerdas. Capres-cawapres dan para tim suksesnya tentu bisa saja mengampanyekan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Rakyat juga mencatat rekam jejak para elite, termasuk yang namanya sudah disebut-sebut di pengadilan, yang meskipun secara hukum mereka belum tentu bersalah,” ujar Ridwan.
Related Posts
nah loh, isu Anti Korupsinya Meragukan dalam masa kampanye si Wowo dan si Hatta
Gimana mau berantas korupsi. Teman koalisinya saja koruptor yang tamak.
Prabowo tdk punya bukti kerja berantas korupsi. Nyapres dengan berkoalisi dgn ARB, SDA dan PKS yang presiden partainya tukang kawin dan sekarang di bui krn korupsi, sudah tidak akan mungkin berantas korupsi. Janji Prabowo cuma OMONG KOSONG dan MIMPI NGOMPOL.
Simpan saja uang mu prabowo. Sayang di buang percuma nyapres. Mending beramal moga-moga 2019 diterima nyapres dengan bukti kerja nyata.
Itulah yg kusayangkan dgn Gerindra yg jelas salah memilih kawan dan cawapres. Gerindra dikelilingi partai dan personal2 yg punya catatan buruk. Lihat saja ARB dgn lapindonya, di Era SBY mnta dianggarkan di APBN-P utk membayar ganti rugi korban Lapindo, aplg nanti kdepan. Trus ada Amien Rais seorang politisi yg licik laksana sengkuni dlm pewayangan. Belum lagi PKS yg nyata2 partai munafik yg koruptor dibalik fanatisme agamanya. Trus ntar lg Demokrat yg nyata2 bnyk kadernya bermasalah soal korupsi.
Jadi sbg fans Prabowo rakyat agak kecewa cara memilih kawan yg dilakukan Gerindra. Pdhl Prabowo bisa ambil cawapres alternatif lain, misal Jokowi, Mahfud MD, bahkan sri Sultan atau yg lain lebih baik catatan prestasinya. Dan aku sayangkan juga kenapa Gerindra-PDI P cerai berai gara2 sesuatu hal yg harusnya bisa diselesaikan kedua pihak dgn baik. Kami jadi bingung memilih yg mana…………
gak perlu bingung, pilih saja yang sudah jelas Kerja !!! Kerja bagi Bangsa dan Negara Indonesia dihari depannya !!! yang Kerja hanya Jokowi dan JK !!! mudah ringkas singkat kan ? jadi gak perlu Bingung deh …..