Peringatan Jangan Korupsi dari Jokowi yang Diabaikan Dua Menterinya…


“Saya juga sudah memerintahkan kabinet. Untuk yang pertama, jangan korupsi. Menciptakan sistem yang menutup terjadinya celah korupsi.”

Demikian kutipan pidato Presiden Joko Widodo saat melantik para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, 23 Oktober 2019.

Korupsi menjadi peringatan pertama yang disampaikan Presiden saat melantik pembantunya. Berikutnya, barulah Presiden mengingatkan para menterinya agar bekerja dengan cepat dan tepat.

Dari pidatonya saat pelantikan, Presiden mengetahui benar tantangan utama dalam menduduki jabatan pemerintahan ialah melawan korupsi.

Namun baru genap setahun usia Kabinet Indonesia Maju terbentuk, peringatan yang disampaikan Jokowi itu ternyata tak didengar oleh kedua menterinya bak angin lalu.

Pada 25 November, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga kader Partai Gerindra, Edhy Prabowo, sebagai tersangka.

Begini Konstruksi Perkaranya Edhy diduga menerima suap sebesar Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS dalam pengurusan izin ekspor benih lobster.

Uang itu diperoleh Edhy dari pihak PT Aero Citra Kargo. Perusahaan itu diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo.

Menanggapi penangkapan Edhy, Jokowi mulanya menanggapi secara datar. Ia hanya mengatakan bahwa selaku Kepala Negara dan Pemerintahan, ia memnghomrati proses hukum yang berlangsung.

“Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kita menghormati. Dan, saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional,” kata Jokowi.

Tak sampai dua pekan berselang, Kabinet Indonesia Maju yang dinakhodainya kembali diguncang kasus korupsi.

Kali ini politisi PDI-P sekaligus Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Juliari diduga menerima suap senilai Rp 17 miliar dalam program Bansos Covid-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Juliari diduga menerima suap dari perusahaan rekanan pengadaan Bansos Covid-19.

Respons Jokowi lebih keras saat menanggapi penangkapan menterinya yang kedua kali oleh KPK. Secara tergas Jokowi mengatakan tak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi.

Dengan nada yang tinggi, ia lalu mengatakan sudah sejak awal saat melantik para menterinya untuk menghindari korupsi dan menciptakan sistem manajemen yang mampu mencegah munculnya praktik korupsi.

“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi! Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi! Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan,” kata Jokowi.

Komitmen Jokowi dipertanyakan Dicokoknya dua menteri Jokowi oleh KPK membuat iIrektur Eksekutif Pusat Kajian Anti- Korupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril mempertanyakan komitmen Jokowi dalam memberantas korupsi di Kabinet Indonesia Maju.

Padahal, pidato utama Jokowi saat melantik para pembantunya ialah mengingatkan mereka untuk tidak korupsi.

Namun, Oce menilai, tak ada langkah konkret yang dilakukan Jokowi untuk mencegah berulangnya praktik korupsi di kementerian. “Artinya perintah itu kan perlu dievaluasi oleh presiden selama setahun ini, perintah yang paling atas itu apakah benar sudah dirancang oleh para menterinya.

Ini malah dua menterinya malah korupsi, malah jadi sumber korupsi,” kata Oce. Ia pun tak melihat adanya upaya Presiden Jokowi mengevaluasi sistem perizinan ekspor saat ditemukan monopoli izin ekspor yang membuka ruang korupsi.

Demikian pula saat Menteri Sosial ditangkap KPK. Jokowi dan jajarannya juga tak terlihat mengevaluasi sistem pengadan bansos agar terbebas dari praktik suap-menyuap.

. Padahal, menurut Oce, semestinya Presiden Jokowi cepat tanggap dengan segera mengevaluasi sistem kerja di dua kementerian tersebut yang berpeluang membuka ruang korupsi, yakni dalam hal perizinan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pengadaan barang serta jasa untuk Kementerian Sosial.

Dengan demikian, potensi suap menyuap dalam pengurusan izin dan pengadaan barang serta jasa bisa ditutup dan kasus serupa tak terulang.

Hal itu berbeda saat Jokowi membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pada 2016 akibat adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan. Padahal, kata Oce, saat itu OTT terjadi pada kasus kecil.

Namun, saat dua kementeriannya ternodai oleh korupsi para menterinya, Jokowi tak melakukan evaluasi sistem yang mampu mencegah terjadinya praktik korupsi. “Nah sekarang menterinya di-OTT di KKP enggak ada (tindakan),” tutur Oce.

“Di Kemensos juga enggak ada, apa yang mereka lakukan, sebenarnya seperti apa komitmen pemerinatahan ini (dalam memberantas korupsi)? Ini kan menteri anggota kabinet ya jadi enggak main-main,” kata Oce.( Kps / IM )

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

One thought on “Peringatan Jangan Korupsi dari Jokowi yang Diabaikan Dua Menterinya…

  1. Perselingkuhan+Intelek
    December 8, 2020 at 8:28 pm

    pada Bandel semua, sudah diPeringatkan juga tetap saja Korupsi karena sudah mendarah daging, begitu diangkat jadi Menteri langsung KORUP, itu tujuan mereka berebut jadi Menteri, Hidup Koruptor di NKRI subur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *