Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, utamanya setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia pada 6 Februari lalu. Kedatangan Presiden Jokowi disambut oleh PM Malaysia Najib Tun Razak.
Pertemuan keduanya membahas berbagai isu, termasuk ekonomi, tenaga kerja, masalah perbatasan kelautan dan pendidikan. Kunjungan ini lantas ditindaklanjuti oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Dato’ Hj Muhyidin Mohd Yassin yang bertandang ke Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4) kemarin.
Kedatangannya disambut oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui jamuan makan siang. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan rencana yang sudah dibicarakan sebelumnya antara Presiden Joko Widodo dengan PM Najib Tun Razak.
Selain merancang langkah-langkah kerja sama di bidang investasi, perdagangan dan tenaga kerja, pembicaraan keduanya pun membahas langkah-langkah meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan.
“Kita ingin bagaimana implementasi hubungan, bagaimana perdagangan, bagaimana investasi, trade dan implementasi dari pada masalah-masalah sosial seperti pendidikan, sekolah yang harus kita tingkatkan baik di sini atau di Malaysia, Sekolah Indonesia di Sabah, Sarawak kan,” ucap JK, Rabu (8/4).
Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Dato’ Hj Muhyidin Mohd Yassin menambahkan, kerja sama di bidang pendidikan dinilai penting untuk digarap oleh kedua negara karena Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun. Tujuannya agar penduduk Indonesia, pun Malaysia saling memahami budaya serta latar belakang sejarah kedua negara tersebut.
“Kita juga putuskan kerja sama dalam bidang pendidikan. Saya sudah bicara dengan Pak Nasir dan Pak Anies. Kita supaya satu programnya kerja sama di tingkat universitas, research, bidang pembangunan pendidikan yang lain. Termasuk pertukaran pelajar supaya generasi muda dapat memahami budaya, latar belakang sejarah Indonesia dan Malaysia,” tutur Yassin.
Berdasarkan data Education for All Global Monitoring Report 2011, Education Development Index (EDI), yang dirilis UNESCO, kualitas pendidikan Indonesia berada pada posisi ke-69. Posisi itu kalah dari peringkat Malaysia yang berada di urutan ke-65 dan jauh tertinggal dari Brunei yang berada di posisi ke-34.
Mendapati kondisi pendidikan di Indonesia yang ‘jalan di tempat’, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun juga sudah diterapkan. Untuk mengejar ketinggalan, pemerintah juga semakin gencar memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang pendidikan. Salah satunya dalam pelaksanaan ujian nasional tahun ini.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, penerapan teknologi akan terus dikembangkan di sekolah-sekolah. Menteri Anies mengatakan, penerapan teknologi akan dilakukan dalam Ujian Nasional (UN) kali ini meski baru segelintir sekolah yang siap.
Menurut Anies, hanya sekitar 1 persen dari total sekolah yang ada di Indonesia siap untuk diujicoba melaksanakan UN berbasis komputer. Ke depan pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dari sisi penerapan teknologi.
“Ada 720 sekolah yang mengajukan UN berbasis komputer, bukan UN online ya. Setelah kami cek di lapangan kesiapan fasilitas, guru, siswa yang dinyatakan siap itu 585 sekolah. Jadi hanya di tempat yang dia siap sebagai uji coba itu kira-kira di bawah 1 persen. Dari 70 ribu lebih sekolah yang menggelar UN, itu enggak sampai 600 yang siap uji coba. Sistem ini akan dikembangkan ke depan supaya UN itu integritas lebih terjaga,” tutur Anies di Istana Wapres, Rabu (8/4).
Related Posts
nah begitu kan lebih baik/bagus kan ? dari pada sedikit-sedikit teriak Perangi Malingsia….Perangi Malaysia…..balas Malysia….jadi kelihatan sebagai Bangsa Preman