Untuk para purnawirawan, Jenderal Moeldoko menilai itu hak mereka.
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko akan memberi sanksi tegas kepada anggotanya yang masih aktif berdinas bila terbukti mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden 2014. Ini juga termasuk kepada jenderal yang belum pensiun.
Moeldoko menegaskan TNI tidak terpengaruh pada langkah para jenderal purnawirawan yang mendukung salah satu calon peserta pemilihan presiden. Dia mengingatkan bahwa anggota TNI yang masih berdinas harus tetap netral.
Belakangan ini publik menyorot netralitas TNI pada Pilpres 2014 setelah banyaknya jenderal purnawirawan yang terlibat dukung mendukung capres. Bahkan dukungan itu sudah secara terang-terangan disampaikan para pensiunan jenderal.
Namun, Moeldoko menyatakan bahwa mereka yang mendukung capres sudah tidak lagi berdinas.
“Sikap mereka sudah berbeda dengan TNI yang saat ini masih aktif. Sikap dukung mendukung ke salah satu capres, merupakan hak politik mereka,” ujar Moeldoko saat melakukan kunjungan kerja ke Batalyon TNI 406, Purbalingga, Jawa Tengah.
Namun Moeldoko tetap meminta pemerintah untuk mengeluarkan Perppu untuk menegaskan netralitas TNI dalam pemilu. Jika ada anggota TNI aktif yang terbukti mendukung salah satu calon, Moeldoko berjanji langsung memberikan sanksi tegas berupa pemecatan.
“Pengawasan ketat dan sanksi tegas bila ditemukan anggota TNI aktif terlibat kampanye dalam pilpres nanti,” kata Moeldoko.