Kesaksian mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin semakin menguatkan perihal adanya pemberian uang sebesar US$ 200.000 ke putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab dipanggil Ibas.
Ketika bersaksi untuk Anas, Nazaruddin juga mengatakan bahwa pemberian ke Ibas adalah benar.
“Soal mas Ibas, itu yang dibilang Yulianis itu betul. Yang US$ 200.000,” kata Nazaruddin saat dikonfirmasi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/8) larut malam.
Bahkan, lebih rinci Nazaruddin menyebutkan bahwa uang tersebut diterima Ibas di ruang kerjanya di DPR RI.
Dalam sidang sebelumnya, Yulianis selaku mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group mengungkapkan adanya aliran dana sebesar US$ 200.000 kepada Ibas sebelum Kongres Partai Demokrat (PD) digelar pada akhir Mei 2010, di Bandung, Jawa Barat.
Tetapi, tidak hanya Ibas, Yulianis juga mengatakan bahwa kandidat Ketua Umum (Ketum) PD, Andi Alfian Mallarangeng juga menerima uang dalam jumlah yang sama.
“Untuk Andi US$ 200.000 dan untuk Ibas US$ 200.000,” kata Yulianis dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (14/8) malam.
Perihal aliran dana ke Ibas, Anas Urbaningrum melalui penasehat hukumnya memang telah menyebut Sekjen Partai Demokrat tersebut menerima US$ 200.000.
Terkait disebutnya nama Ibas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya belum mau menindaklanjutinya.
Ketua KPK, Abraham Samad secara tidak langsung mengatakan kesaksian Yulianis belum cukup untuk menjerat Ibas.
“Itu kan baru satu pihak (Yulianis). Baru berdiri sendiri. Orang bicara begitu tidak cukup kuat kalo kita sampaikan di pengadilan, nanti bisa lepas,” ujar Abraham beberapa waktu lalu.
Menurut Abraham, setidaknya harus ada bukti pengeluaran uang dan juga bukti penerimaan uang.
Ditambah lagi, harus dicari apakah terkait dengan Kongres Partai Demokrat atau tidak
Related Posts
kalau memang Terbukti harap KPK tidak pandang bulu dalam menindak para Koruptor meskipun Ibas anak SBY terlibat, ya harus dan wajib dikenakan Hukuman, jangan selalu anak pejabat Lolos dari Hukum seperti anak si Hatta itu !!! kalau masih terjadi Above The Law, bagaimana ukum di Indonesia dapat ditegakkan ?? masa hanya Rakyat saja yang dikenakan Hukum ???