Mahasiswa Berdemonstrasi, Ungkap Buruknya Kinerja Wali Kota

Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Untuk Rakyat Tegal (Gempur) berunjuk rasa di Balai Kota Tegal pada Selasa, 7 April 2015. Aksi yang diikuti sekitar 30 mahasiswa itu menuntut Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno segera mundur dari jabatannya.

Sebabnya, dalam satu tahun kepemimpinan Siti, mahasiswa menilai belum tampak adanya upaya memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Ada delapan isu yang diusung para mahasiswa sebagai dasar mendesak Siti lengser dari jabatan Wali Kota Tegal.

Namun, sebagian poin itu hanya menyuarakan keresahan sebagian PNS selama bekerja di bawah pimpinan Siti Masitha. Pertama, ihwal penggantian pelaksana tugas Sekretaris Daerah sejak hari pertama Siti Masitha menjabat hingga sekarang.

Isu kedua yang diusung mahasiswa yakni sering terjadinya mutasi dan pengangkatan jabatan yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan, di antaranya soal penempatan Camat. Mahasiswa juga mengkritisi ihwal penilaian sasaran kinerja pegawai.

“Penilaian yang diberikan Wali Kota kepada sebagian pejabat eselon II, III, IV, tidak sesuai dengan capaian yang sudah dilaporkan pada LPJ (laporan pertanggungjawaban) Wali Kota kepada DPRD. Hal itu dapat merendahkan kewibawaan para pejabat di mata bawahan dan masyarakat,” tulis salah satu poin pada selebaran yang dibagikan mahasiswa.

Mahasiswa juga menuding wali kota pernah secara sewenang-wenang menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan PNS. Mahasiswa juga menganggap Gerakan Sabtu Bersih tiap awal bulan memberatkan PNS karena musti ke kantor di luar jam kerja.

Disharmonisasi antara Siti dan Wakil Wali Kota Tegal Nursholeh, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan media, juga tidak luput dari kecaman mahasiswa. Selain menyuarakan keresahan sebagian PNS, mahasiswa juga menyoroti ihwal pemecatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dianggap tanpa alasan jelas.

Satu-satunya poin yang membela kepentingan masyarakat hanya soal minimnya anggaran untuk pendidikan. Salah satu mahasiswa peserta aksi, Yuda Firmansyah, membantah jika unjuk rasa mahasiswa di Balai Kota Tegal itu diduga sebagai pesanan dari lawan politik Siti.

“Aksi ini bukan untuk menyuarakan aspirasi PNS,” kata Yuda. Menurut Ketua Umum Komisariat Bung Karno Himpunan Mahasiswa Islam cabang Tegal itu, terjadinya pengabaian sejumlah prosedur di lingkungan Pemerintah Kota Tegal selama ini mengesankan ambisi Siti untuk melanggengkan kekuasaan. “Tugas menyejahterakan rakyat justru disampingkan,” ujarnya.

Koordinator Aksi Gemmpur, Andi Padli, tidak menyangkal jika sebagian besar isu yang diusung mahasiswa dalam aksinya cenderung menyuarakan keresahan sebagian PNS dan pejabat. “Masih banyak poin lain yang akan kami sampaikan. Tidak cukup kalau semuanya dituliskan dalam selebaran,” kata Andi.

Andi menambahkan, unjuk rasa di depan Balai Kota Tegal kali ini hanya sebagai awal dari serangkaian upaya memakzulkan Siti. “Besok Kamis kami akan berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Tegal untuk menyuarakan aspirasi rakyat,” ujar Andi.

Setelah bergantian berorasi selama 1,5 jam di luar gerbang Balai Kota Tegal, mahasiswa ditemui Wakil Wali Kota Nursholeh. Namun, Nursholeh tidak bersedia menanggapi ihwal delapan poin yang diusung mahasiswa sebagai dasar untuk melengserkan Siti. “Kalau soal itu bukan kewenangan saya untuk menjawabnya,” kata Nursholeh.

Kepada mahasiswa, Nursholeh hanya menceritakan sebagian kronologi ihwal kemarahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) di Pendopo Kabupaten Tegal pada Kamis pekan lalu.

Dalam Musrenbangwil itu, Ganjar menilai Pemerintah Kota Tegal tidak etis karena paparannya disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Imam Badrudin. Padahal, Nursholeh juga hadir dalam forum tersebut.

Belakangan diketahui bahwa Wali Kota Siti tidak mendelegasikan pemaparan musrenbangwil kepada Nursholeh karena hubungan keduanya tidak harmonis. Melalui rilis dari Bagian Humas Setda Kota Tegal pada Jumat pekan lalu, Siti menyebut tindakan Ganjar inkonstitusional dan cenderung arogan.

Dalam rilis itu juga dinyatakan bahwa Siti berhalangan hadir dalam Musrenbangwil karena sedang ada pertemuan dengan Menteri Perhubungan di Jakarta. Nursholeh tidak membantah jika hubungannya dengan Siti tidak harmonis sejak awal pelantikan dan semakin memanas sejak tiga bulan lalu. �Saya berharap permasalahan ini segera selesai agar tidak mengganggu pelayanan terhadap masyarakat,� kata Nursholeh.