Pekanbaru – LSM dan Tokoh Masyarakat Riau Desak Dibentuk Tim Investigasi independen atas Dugaan Pelanggaran HAM Tragedi Pucuk Rantau. Walhi Riau, Scale Up, JIKALAHARI, Greenpeace dan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) ) turut berduka sedalam-dalamnya dan mengutuk keras insiden penembakan di Kenegerian Pucuk
Riau - Sumatera
Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Selasa kemarin yang menyebabkan seorang janda beranak empat anak, Yuniar (35) tewas dan satu warga lainnya kritis di rumah sakit dan belasan masyarakat dimintai keterangan di Mapolres Kuansing.
Selasa siang kemarin, ratusan petani plasma dan juga anggota koperasi KUD Prima Sehati berdemo memperjuangkan hak-hak mereka yang dirampas oleh perusahaan sawit PT Tri Bakti Sarimas (TBS) yang ingkar janji mengenai lahan plasma. Dalam aksi itu terjadi bentrokan antara pasukan Brigadir Mobil (Brimob) Polda Riau dengan petani sawit dan menyebabkan satu petani perempuan tewas ditembak.
“Ini adalah peristiwa berdarah dan menyebabkan kematian yang kesekian kalinya terjadi di 
bumi Riau ketika masyarakat menuntut hak-haknya yang dirampas oleh perusahaan perkebunan sawit maupun HTI. Konflik agraria di Kenegerian Pucuk Rantau ini harus diusut tuntas dengan menyelidiki semua pihak terutama pihak kepolisian yang memerintahkan penembakan,” ujar Hariansyah Usman, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau.
Hariansyah menambahkan, pengamanan dengan kekerasan yang dilakukan kepolisian juga terjadi sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2010 lalu dalam kasus yang sama ketika petani berunjukrasa dan polisi mengeluarkan tembakan. Seorang petani sawit perempuan saat itu terinjak-injak(1).
Ahmad Zazali, Direktur Scale up mengatakan, Riau tidak pernah luput dari konflik tanah yang menelan korban jiwa di pihak petani dan masyarakat. Seperti yang terjadi saat masyarakat Tangun, Bangun Purba, Rokan Hulu yang memperjuangkan lahan yang dicaplok PT Sumatera Sylva Lestari (mitra PT RAPP) pada 28 Mei 2009 lalu dan telah menyebabkan 3 orang tewas(2).
Greenpeace Asia Tenggara
“Harus ada resolusi konflik menyeluruh dari pemerintah untuk mengatasi konflik tanah dengan perusahaan. Pemerintah harus membangun mekanisme (protokol) resolusi konflik sumber daya alam dan pertanahan untuk mengatasi konflik masyarakat adat/lokal dengan perusahaan. Sebab selama ini dalam konflik tersebut, yang menjadi korban hanyalah dari pihak masyarakat dan petani kecil. Sementara pihak perusahaan tidak pernah diusut secara hukum,” tambah Zazali.
Scale up juga meminta badan eksekutif Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk meninjau kembali ulang keanggotaan PT TBS jika tidak serius menyelesaikan sengketa dengan masyarakat Kenegerian Pucuk Rantau.
Hal senada juga disampaikan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Abbas 
Djamil mengatakan pemerintah harus membentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkap kasus kekerasan berdarah dengan mengundang Komisi Hak Asasi Manusia (HAM). “Pemerintah harus menjamin kehidupan masyarakat petani sawit yang selama ini selalu menjadi korban dari kebijakan perusahaan. Kepolisian Resort Kuantan Singingi, Kapolsek Kuantan Mudik harus bertanggungjawab atas penembakan tersebut,” kata Abbas Djamil.
Zulfahmi, jurukampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara menegaskan kembali rasa penyesalan mendalam atas kejadian ini dan mengucapkan belangsungkawa kepada keluarga korban. Greenpeace juga mendesak pemerintah untuk
Masyarakat Riau
melakukan penyelidikan dan menyeret pelaku ke pengadilan. Penanganan konflik dengan kekerasan seperti ini telah memperburuk citra industri kelapa sawit di pasar internasional. Greenpeace mendesak konsumen internasional untuk tidak menggunakan sawit dari perusahaan yang melanggar hak asasi manusia.
“Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mewujudkan dan memastikan moratorium di lokasi penghancuran hutan sebagaimana yang dideklarasikan Presiden Yudhoyono baru-baru ini, karena bukan hanya akan menjaga hutan yang tersisa dan iklim kita, tetapi juga memastikan keselamatan dan sumber kehidupan masyarakat lokal yang hidup di sekitar lokasi konsesi perusahaan saat ini,” ujar Zulfahmi. (IM)
Related Posts
