Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terlalu fulgar dan tudak menjaga simbol negara, yakni MK dan pimpinannya.
“Kita mendukung MK memberantas korupsi tapi KPK juga harus menjaga kewibawaan lembaga,” ujar Pengamat Politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto Jumat (11/10/2013).
Dia menilai KPK menunjukan sikap berlebihan dalam ekspos penangkapan Akil Mochtar. Tak hanya itu, Sugiyanto menilai KPK juga berlebihan dalam melakukan penyitaan dan penyegelan fasilitas negara yang diberikan kepada Akil sebagai Ketua MK.
“Pada saat proses OTT (operasi tangkap tangan) Akil, kita melihat ada yang terlalu berlebihan, Pak Akil itu Ketua MK, simbol lmnbaga negara,” ucap dia.
“Cara-cara pemberitaannya harus dilindungi. jangan sampai diekspos sedemikian rupa, seperti sekarang, sehingga citra MK rusak,” imbuhnya.
Penangkapan Akil yang dilakukan di rumah dinasnya dan pnyegelan mobil dinas Ketua MK bernomor polisi RI 9 yang terparkir di rumah tersebut, menurut Sugiyanto tidak etis. “Mobil RI 9 itu disegel KPK. Itu simbol tidak perlu disegel, senadainya pun ada barang bukti, ada tata caranya bagaimana lembaga negara itu harus dilindungi,” kata dia.
Lebih jauh dia mengatakan, KPK dalam mengungkap praktik suap yang dilakukan Ketua MK Akil Mochtar tak seharusnya mencemarkan nama baik dan kehormatan MK. “KPK harus berperan melindungi lembaga negara. Yang salah Pak akil bukan MK, masak gara-gara satu orang, MK jadi hancur,” tukasnya.
Related Posts
