Kontroversi Ratna Sarumpaet sejak era Ahok hingga Anies

 Aktivis Ratna Sarumpaet kerap kali menjadi perbincangan publik. Hal itu karena aksinya yang selalu mengkritik berbagai kebijakan pemerintah DKIJakarta. Terlebih lagi pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dia barisan terdepan menolak kebijakan pemerintah DKI Jakarta.

Namun pada masa Anies Baswedan ini, ibu dari artis Atikah Asiholan itu pun membuat kontroversi yang kembali menjadi ramai diperbincangkan. Lalu apa saja kah kontroversi Ratna pada era Ahok dan Anies? Berikut rangkumannya.

1. Tak terima mobil di derek Dishub DKI Jakarta

 Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menderek mobil Ratna Sarumpaet karena parkir di ruang jalan di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (3/4). Ratna pun tak terima dengan tindakan Dishub tersebut. Lantas dia melayangkan somasi terhadap Dishub DKI Jakarta untuk meminta penjelasan tentang permasalahan penegakan peraturan daerah.

Pihak Dishub menyatakan jika penderekan itu sudah sesuai prosedur. Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak masalah dengan adanya somasi dari pihak Ratna Sarumpaet, pihaknya akan menghadapi somasi tersebut.

2. Ratna Sarumpaet gugat KPK

 Ratna Sarumpaet pernah menggugat Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) terkait kasus Reklamasi Pulau dan Rumah Sakit Sumber Waras. Ratna meyakini dua kasus itu turut menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

“Kita mau menggugat KPK, sehubungan dengan pasal 22 UU KPK 2000 di mana KPK punya kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Ini ada dua kasus Sumber Waras dan reklamasi pulau, dua kasus ini menguap begitu saja, sedangkan Pilkada ada di depan mata,” tutur Ratna kepada awak media di PN Jakarta Pusat, Selasa (6/9).

3. Tuding kebijakan Ahok untuk kepentingan bisnis

Ratna Sarumpaet kerapkali menuding segala kebijakan Ahok di DKI semata-mata hanya untuk kepentingan bisnis para cukong koleganya. Seperti penertiban bantaran Kali Ciliwung, di mana ibu artis Atikah Hasiholan ini menuding program tersebut merupakan persekongkolan Basuki Tjahaja Purnama dengan investor properti.

“Konsep penertiban Kampung Pulo itu ada persekongkolan dengan investor,” katanya beberapa waktu lalu.

4. Tolak penggusuran pemukiman warga Luar Batang

Ratna Sarumpaet menolak rencana Pemprov DKI menggusur permukiman warga di sekitar Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Dia mengkritik langkah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang tak henti-hentinya melakukan penggusuran.

“Wilayah Luar Batang inikan bagian dari cagar budaya. Jadi saya waktu dengar akan digusur, saya terganggu dan menolak. Bukan berarti yang lain-lain saya tidak terganggu, tetapi cara penggusuran itu sudah tidak boleh,” kata Ratna Sarumpaet di Masjid Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara, Sabtu (2/4). ( Mdk / IM )