Kewenangan Jaksa Sering Kecewakan Publik


Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi, seringkali mengecewakan rakyat. Dimulai dari putusan yang tidak adil hingga Jaksa yang ikut tersandung kasus korupsi.

Namun tetap saja putusan seorang jaksa mesti dihormati, karena kedudukan jaksa sangat jelas dalam memutuskan kasus korupsi.

Menurut Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Adi Warman, jaksa memiliki wewenang tinggi dalam menetapkan hukuman bagi para koruptor. Masyarakat pun mesti menerima status jaksa tersebut dengan cara menghormati segala putusan yang dibuat.

“Kalau nanti kewenangan jaksa tidak dapat dilakukan dengan baik, maka masayarakat dapat menyuarakan aspirasinya. Namun tetap saja kedudukan jaksa sangat penting menyangkut putusan hukuman bagi koruptor,” jelas Adi saat berbincang bersama Radio Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Lebih lanjut kata Adi jika Jaksa tetap tidak memiliki integritas dalam memutuskan kasus korupis, maka kewenangan akan diserahkan pada presiden. Presiden dapat mengeluarkan peraturan baru terkait masalah tersebut.

“Jika masyarakat sudah menyuarakan kewenangan jaksa yang tidak baik, maka putusan ada di presiden. Presiden dapat mengeluarkan poin-poin penting untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujarnya

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

287 thoughts on “Kewenangan Jaksa Sering Kecewakan Publik

  1. james
    January 29, 2015 at 2:15 am

    karena jelas bahwa Jaksa-Jaksanya Takut dengan Semua Mafia Koruptor, Koruptornya memiliki Kekuasan yang Besar melebihi Jaksa

    1. M.Makhfudz
      February 1, 2015 at 3:07 am

      koruptor terus mengintai bangsa ini dg bujukan supaya lakukan penjualan aset negeri ini terus mendera pengaruhi kabinet prihatin kenapa pelaku penjual aset tetap di biarkan bebas dari jeratan hukum

  2. no name
    January 31, 2015 at 10:59 am

    betul James, I`m agree. Tidak hanya koruptornya, tapi masyarakat yang melawan Charlie Hebdo di Ind juga banyak.

  3. no+name
    January 31, 2015 at 11:01 am

    Indonesia 100 tahun lagi tidak bisa menjadi negera demokrasi dan menghormati hukum

  4. M.Makhfudz
    February 1, 2015 at 3:03 am

    Kejagung masih didera ketidak percayaan rakyat dalam mengusut korupsi kini didera lagi dg pengisian kejagung yg berasal dari koalisi partai penguasa menambah ketidak percayaan rakyat.Pembentukan satgassuspun tak bisa jadi solusi untuk keluar dari kepercayaan dalam membongkar korupsi,sebetulnya para poltisi yg tergabung dalam koalisi parati penguasa bisa mengendalikan diri untuk maraih kursi guna meringankan beban bangsa yg maha berat di pikul pemimpin bangsa ini,semoga semua menyadari setelah diberi kekuatan menembus permasalahan bangsa yg terus membelitnya

Leave a Reply to no+name Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *