Ketua DPRD DKI Bilang Normalisasi Sungai Lambat karena Anies Ogah Gusur Warga Sesuai Janji Kampanye

PIMPINAN DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan meredam ego, ihwal normalisasi sungai yang berdampak pada penggusuran warga setempat.

Legislator memandang, sedari dulu persoalan yang mendera warga Jakarta adalah banjir dan kemacetan lalu lintas.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku telah berkali-kali menjalin komunikasi dengan eksekutif, ihwal program normalisasi ataupun naturalisasi sungai.

Namun, kepala daerah saat ini terkesan lambat bekerja, karena menolak menggusur permukiman warga yang berdiri di lahan negara di sekitar Sungai Ciliwung.

“Kampanyenya dia (Anies Baswedan) enggak mau menggusur, jadi bukan masalah melupakan janji kampanye.”

“Mari pikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat akibat banjir ini,” kata Prasetio, Sabtu (4/1/2020).

Menurut dia, ancaman banjir sudah menjadi persoalan utama kepala daerah sejak dulu.

Dari Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, hingga sekarang Anies Baswedan.

“Saya imbau kepada Pak Gubernur lebih concern (peduli) ke Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)-nya, terutama Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk fokus pada pencegahan banjir.”

“Dia kan dipilih rakyat, dan saya juga Ketua DPRD DKI dipilih rakyat, mari sama-sama benahi Jakarta,” ajak Prasetio.

Karena itu, dia menilai harus ada upaya normalisasi kembali dari Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini berkaca pada pengalaman gubernur sebelumnya.

Saat itu ada normalisasi Sungai Ciliwung dengan menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Masalah suka enggak suka, senang enggak senang dan ngetop enggak ngetop harus diberesin dan harus ada normalisasi,” tegasnya.

Sebelumnya, pimpinan DPRD menilai kesiapsiagaan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi banjir masih rendah.

Hal ini terlihat saat banjir melanda wilayah Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020) lalu.

“Di situ belum ada perahu karet yang siap mengevakuasi warga terdampak,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Hal itu dikatakan Prasetyo saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020).

Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan tersebut juga khawatir bantuan kebutuhan pokok kepada korban banjir bisa terlambat diberikan.

Bahkan dalam tinjauannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sempat mendapati bantuan kebutuhan pokok bagi pengungsi di Masjid Raya KH Hasyim Azhari, Jakarta Barat, terlambat diberikan.

“Ini yang kami khawatirkan, makanya sekarang kami berikan bantuan sembako untuk meringankan beban pengungsi,” ujar Prasetyo.

Saat itu, Prasetyo memberikan bantuan berupa 25 karung beras dengan masing-masing seberat 25 kilogram, 39 dus mi instan, gula 30 kilogram, air mineral 20 karton, kecap, kopi, dan uang tunai.

“Bantuan yang diberikan sifatnya siap saji, karena kondisi seperti yang sekarang ini tidak memungkinkan mereka memasak, di mana lampu mati (listrik padam) dan air mineral juga susah,” jelasnya.

Tidak hanya memberikan bantuan kepada korban banjir, kata dia, Pemprov DKI Jakarta berkewajiban melakukan upaya antisipasi bencana serupa.

Misalnya, normalisasi saluran, waduk, kali, dan sungai menjelang musim hujan.

“Saya minta kepada eksekutif (Pemprov DKI) untuk fokus pada dua masalah, yakni banjir dan kemacetan.”

“Hanya dua masalah itu yang paling krusial di ibu kota,” katanya.

Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov fokus dan memprioritaskan program yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Program itu misalnya penanggulangan banjir yang kini tengah melanda ibu kota.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku telah berkali-kali menyarankan pemerintah daerah untuk memperbesar anggaran kegiatan di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

Anggaran dimaksimalkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian banjir, demi meminimalisir ancaman bencana tersebut.

“Itu (normalisasi) harus dilaksanakan, jangan sampai tidak.”

“Karena masalahnya dari pak gubernur sebelumnya sampai Pak Anies Baswedan, Sutiyoso, Fauzi Bowo, Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) hingga Djarot, itu masalahnya sama, yaitu banjir,” tegasnya.

Kata Prasetyo, DKI tidak bisa meratakan anggaran sebesar Rp 87,95 triliun di APBD 2020 untuk semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

“Ini yang mana prioritas kan harus disiasati, itulah saya sebagai Ketua DPRD DKI menyikapi hal tersebut,” ujar Prasetyo.

Bila mengacu pada apbd.jakarta.go.id, alokasi anggaran untuk Dinas SDA DKI Jakarta pada 2020 mencapai Rp 2,7 triliun.

Angka ini naik sekitar Rp 600 miliar dari APBD-Perubahan 2019 sebesar Rp 2,1 triliun.

Dari anggaran sebesar Rp 2,7 triliun pada 2020, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan duit sekitar Rp 433,6 miliar.

Rinciannya, untuk pembangunan atau revitalisasi waduk Rp 140,6 miliar, dan pengendalian banjir Rp 293 miliar.

Pemprov DKI juga mengalokasikan dana sekitar Rp 669 miliar untuk pengadaan tanah di Sungai Ciliwung.

Hal ini sebagai upaya normalisasi yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kata Prasetio, usulan anggaran untuk Dinas SDA masih kecil.

Dia menganggap seharusnya anggaran untuk Dinas SDA dimaksimalkan, sehingga penanganan untuk menanggulangi banjir bisa dilakukan dengan optimal.