Ulah PNS ngobyek sampai ke telinga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia geram mengetahui ulah anak buahnya dan segera mengevaluasinya, terangkum dalam 3 kisah ini:
Terbaru, aksi ngobyek dilakukan oleh PNS Nur Hasan. Ia ngobyek sebagai sopir truk tinja yang menyewakan sedot WC di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ahok berpendapat jasa sedot tinja seharusnya gratis. Ahok berjanji akan mengevaluasi Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta.
Aksi ngobyek juga dilakukan petugas truk sampah. Ahok gemas dengan perilaku sopir truk sampah yang acap kali memilih-milih lokasi pengangkutan. Bahkan tidak jarang, mereka mengangkut sampah yang bukan di rute daerah yang seharusnya. Ahok akan memasang alat pelacak (GPS) di setiap unit truknya agar dapat langsung terintegerasi dengan sistem smart city DKI. Selain itu, keberadaan truk sampah dapat terdeteksi dan terkontrol.
Ulah PNS ngobyek juga terjadi di rumah susun. Bukan rahasia lagi, PNS diketahui menjadi makelar rusun bersubsidi. Mengetahui aksi itu, Ahok akan melaporkan PNS nakal ke KPK.
Berikut 3 aksi PNS ngobyek:
1. Sedot Tinja
Jasa sedot tinja milik Pemprov DKI dijadikan sarana ngobyek oleh oknum pekerja harian lepas (PHL). Ahok akan mengevaluasi kinerja PNS di Dinas Kebersihan yang membawahi urusan tersebut.
“Kalau (Kepala) dinasnya mau diganti. UPT-UPT yang ada di bawah Dinas Kebersihan. Ini juga dievaluasi pengawasannya,” kata Ahok di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (16/6/2015).
Selain menyewakan, persoalan sedot tinja ini disebutnya ‘kacau balau’. Operator swasta yang direkrut Dinas Kebersihan pun kerap membuang kotorannya tak sesuai ketentuan. “Itu juga banyak swasta yang buang di jalan malam-malam. Ini memang kacau balau,” terangnya.
Ahok berencana untuk meminta PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) mengambil alih pengoperasian jasa tersebut. Namun ia belum merinci soal pengambilalihan tersebut. Ia hanya menekankan bahwa seharusnya warga yang menggunakan jasa sedot tinja harusnya tak perlu membayar alias gratis. Karena itu, ia meminta warga untuk melaporkan jika dimintai pungutan. “Selama ini belum ada laporan yang masuk, bagusnya ya dia (warga) lapor siapa yang meras,” pungkasnya.
2. Truk Sampah
Ahok akan memasang alat pelacak alias GPS pada truk-truk sampah di Ibu Kota. Hal ini dirasa perlu untuk memantau perjalanan para sopir truk dalam mengangkut sampah.
“Iya, iya, kita bisa kontrol. Nanti diletakkan di Smart City supaya bisa kelihatan jalurnya kemana-kemana gitu,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2015).
Ahok sempat dibuat gemas dengan perilaku sopir truk sampah yang acap kali memilih-milih lokasi pengangkutan. Bahkan tidak jarang, mereka mengangkut sampah yang bukan di rute daerah yang seharusnya.
“Sewa dari swasta, ini bisa main juga, kadang dijemput, kadang enggak dijemput. Jemput punya siapapun enggak jelas, enggak ada GPS. Jemput di rumah duka, banyak bunga, dihitung di kita juga. Jemput di restoran hitung di kita juga. Kan masalah kalau begitu,” terangnya.
Ahok juga menyebut tidak sedikit sopir yang memiliki 3 istri lantaran memiliki penghasilan ‘bengkak’.
“Kita yang rusak semua mau beli baru. Makanya saya wajibin kenain GPS semua. Saya enggak mau oknum sopir yang kaya raya punya istri 3 gara-gata jemput sampah seenaknya. Ini saja masalah kita,” keluh Ahok.
Ahok sendiri mengaku tidak mengetahui persis besaran kerugian yang diakibatkan oleh adanya upaya ‘pengobyekan’ yang dilakukan para sopir truk sampah.
“Waduh, aku nggak hitung lah yang pasti ada yang punya istri tiga saja,” candanya.
3. Makelar Rusun
Sudah bukan rahasia lagi beberapa oknum PNS di DKI menjadi ‘pemain’ rusun bersubsidi. Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pun mengancam akan memiskinkan para PNS nakal itu.
“Kami bereskan rusun dulu, PNS yang curi-curi kita pecat saja. Dia sudah terlalu kenyang, duitnya banyak,” kata Ahok usai meresmikan Taman Semanggi di Jakarta, Minggu (9/3/2014).
Ahok tidak main-main dengan ancamannya. Dia bahkan akan segera melapor ke KPK agar hal ini bisa segera ditangani. “Saya akan lapor ke KPK agar mereka dimiskinkan,” tegasnya.
Ahok meminta bagi pihak-pihak yang telah ditipu dengan membeli Rusun di para oknum PNS dengan harga sangat mahal agar melapor ke pihak berwajib.
“Kalau mereka yang merasa ditipu itu melaporkan ke polisi kan saya jadi ada alasan untuk memecat,” katanya.( Dtk / IM )
Related Posts
