Kesalahan management, rencana investasi pariwisata Parai tertunda
dilaporkan: Setiawan Liu
Bangka, 3 Desember 2021/Indonesia Media – Dampak pandemi COVID-19 sangat terasa di berbagai sector terutama sektor pariwisata sehingga pemerintah provinsi (pemprov) dan stakeholders harus inovatif dan kreatif, bukan sebaliknya. Salah satunya, daya tarik pantai Parai Tenggiri yang berlokasi di Sungailiat, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Sama juga dengan pantai Matras yang terkenal dengan keindahannya, sama-sama menawarkan pesona alamnya. “Wisata Bangka pantai Parai, ada kesalahan management. Pemprov terikat kontrak dengan satu perusahaan untuk mengembangkan wisata pantai Parai dengan jangka waktu tertentu, sampai hari ini belum selesai. (management) sudah tidak tertarik lagi dengan rencana investasi, sampai akhirnya kondisinya (Parai) kurang terawat,” putra daerah Babel Rudianto Tjen mengatakan kepada Redaksi.
Pariwisata merupakan salah satu ‘emas’ untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Wisatawan domestik maupun mancanegara sama-sama ingin mengeksplor tempat-tempat baru sebanyak mungkin. Tidak hanya bagi wisatawan, kesempatan baru ini juga menjadi sasaran banyak pemodal yang melihat adanya pasar strategis baru. “Kami terus mendorong pemprov untuk mengembangkan pariwisata termasuk Belitung, yang sudah dikembangkan menjadi KEK (kawasan ekonomi khusus) pariwisata. Sampai hari ini pelaksanaan tersendat-sendat,” kata anggota DPR RI selama tiga periode (2009 – sekarang).
Pemprov sangat diharapkan lebih responsive mengingat pemerintah pusat sudah memberikan fasilitas. Tapi pelaksanaan tersendat karena para kepala daerah tidak solid, tidak kompak. Misalkan kab. Bangka sudah mengembangkan pantai timur Sungailiat dengan KEK. Investor juga siap mengembangkan Sungailiat, terutama kegiatan pariwisatanya. Tapi dari berbagai diskusi, ada kendala dan masalah dengan PT Timah (Badan Usaha Milik Negara/BUMN). Hasilnya menjadi nihil karena Pemprov, PT Timah tidak mencapai kesepakatan untuk membangun pantai timur Sungailiat dengan fasilitas KEK. “Kondisinya, terutama setelah krisis karena covid, rencana tersebut semakin jauh dari realisasi. Padahal, waktu itu, sudah sidang keputusan Menko Perekonomian. Menterinya sudah mau ketok palu. Tapi (kepemimpinan) kepala daerah saling interupsi, pengambil keputusan bingung, (rencana KEK) tertunda,” kata politisi senior PDI Perjuangan. (sl/IM)
Related Posts
